Jokowi diingatkan minta perlakuan setara pada utang asing

Pembiayaan proyek infrastruktur air harus menjadi prioritas pemerintahan saat ini.

Pemerintah saat ini diakui membutuhkan banyak pendanaan untuk pembangunan infrastruktur penunjang ketahanan pangan di Tanah Air. Kendati demikian, pemerintah diminta tetap berhati-hati dalam memanfaatkan utang luar negeri.

Hal tersebut diungkapkan mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat menjadi pembicara di seminar "Indonesia Water Learning Week 2014", Jakarta, Senin (24/11).

"Terutama ketika melakukan pinjaman bilateral, biasanya persyaratan ketat, harap berhati-hati. Pemerintah harus minta equal treatment (perlakuan setara) dan penghargaan atas aturan di Indonesia."

Menurutnya, pembiayaan proyek infrastruktur air harus menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Mengingat, proyek tersebut bisa mendukung keinginan Presiden Joko Widodo mewujudkan kedaulatan pangan dan energi.

"Selain membangun waduk, bendungan atau bangunan air lainnya, saya juga mendengar saat ini tengah dikaji pembangkit listrik tenaga air."

Jika demikian, menurut Djoko, anggaran negara tidak cukup membiayai seluruh proyek infrastruktur. Untuk itu, pemerintah harus mencari pembiayaan dari perusahaan negara atau daerah, dan swasta.

"APBN paling hanya bisa menanggung 30 persen," katanya. "Swasta bakal tertarik asal proyek tersebut jelas waktu pengembalian investasinya, izin dan pembebasan lahan mudah."

Baca juga:
Indonesia belum maksimalkan surat utang
Utang luar negeri RI meroket tembus USD 292 miliar
BI belum mampu tekan rasio utang luar negeri swasta
Utang luar negeri Rp 3.500 T, BI khawatir krisis 1998 terulang
Sembrono tarik utang valas, korporasi bakal kena sanksi
Kejar pertumbuhan, Jokowi disarankan tambah utang