Jokowi minta aturan pajak untuk tanah menganggur cepat keluar
Mardiasmo mengatakan, semangat dari aturan ini ialah mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana dari yang mampu dan memberikannya kepada rakyat miskin.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberi perintah untuk mempercepat pengenaan pajak pada tanah menganggur. Pemerintah menurutnya saat ini tengah menggenjot proses kajian agar aturan pajak tanah bisa cepat rampung.
"Presiden juga ingin makin cepat. Tapi kita harus kaji dengan baik. Kita ingin saat dikeluarkan tidak akan ada revisi dan itu betul-betul mujarab mengumpulkan pajak dengan baik dan bisa dikembalikan ke rakyat," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (4/4).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
-
Apa yang membuat Presiden Jokowi merasa kagum dengan Pasar Jongke? Dalam pidatonya, Jokowi mengekspresikan kekagumannya atas hasil pembangunan pasar tersebut. Menurutnya, kemegahan pasar itu bisa saja menyaingi pusat perbelanjaan modern. “Saya sendiri kaget melihat pasarnya kayak gini. Menurut saya mal saja kalah,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari Liputan6.com.
Mardiasmo mengatakan, semangat dari aturan ini ialah mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana dari yang mampu dan memberikannya kepada rakyat miskin. "Mengumpulkan pajak terhadap orang yang punya daya pikul lebih tinggi dan diberikan kepada mereka yang miskin," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah menggenjot keadilan sesuai UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Salah satunya dalam bidang perpajakan.
Menko Darmin mengatakan, pemerintah bakal menerapkan pajak progresif dalam kepemilikan lahan. Di mana, semakin luas kepemilikan lahan maka makin besar besaran pajaknya. "Utamanya progresif terlebih dulu," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Kamis (2/2) malam.
Menko Darmin menambahkan, jika lahan ini menganggur atau tidak produktif, sang pemilik akan dikenakan pajak unutilized asset. Pengenaan pajak ini akan diganjar setelah beberapa tahun masa kepemilikan. "Jadi bisa kumulatif dalam beberapa tahun tertentu," tuturnya.
Mantan Dirjen Pajak ini menjelaskan, detail mengenai luas minimum lahan obyek pajak progresif dan berapa lama masa lahan menganggur untuk menjadi obyek pajak akan dibahas bersama kementerian terkait dalam waktu dekat.
Menko Darmin mengatakan, dasar kebijakan ini salah satunya ialah semakin sedikitnya lahan hingga menyebabkan harganya tinggi di Tanah Air. Di mana, berdasarkan riset, generasi milenial tidak akan bisa mencicil rumah dalam lima tahun mendatang.
Sebab, kenaikan gaji diperkirakan hanya 10 persen per tahun sedangkan kenaikan harga rumah bisa mencapai 20 persen per tahun.
"Indonesia negara terpadat kedua untuk lahan non hutan setelah India. Ketiga China," kata dia.
Baca juga:
Chairul Tanjung: Penguasa makin kaya, rakyat miskin makin melarat
Genjot infrastruktur, Darmin berharap pada skema pendanaan lahan
Chairul Tanjung: E-commerce tingkatkan pengangguran di Indonesia
Ini pesan Sri Mulyani soal gunakan dana LMAN untuk pengadaan tanah
AS buat Tax Amnesty, BI harus hati-hati turunkan suku bunga acuan