Jokowi siap hapus subsidi BBM selepas 4 tahun menjabat presiden
Menurut Jokowi, subsidi BBM tak bisa mendadak dikurangi besarannya, jadi kenaikan harga berkala akan lebih strategis.
Calon Presiden jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini terkait dengan tawaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memangkas porsi subsidi energi dalam lima tahun ke depan.
Bappenas menilai, opsi paling memungkinkan buat mengalihkan subsidi, lewat skema subsidi tetap atau penaikan berkala.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Apa alasan utama Soeharto memberikan subsidi BBM? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
Jokowi, demikian dia biasa disapa, menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, penaikan harga berkala akan lebih strategis.
"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyatakan subsidi energi harus diarahkan ke masyarakat yang lebih berhak. Terutama, pelaku di sektor pertanian.
Jokowi mengaku tidak ragu menerapkan kebijakan non-populis itu saat terpilih sebagai presiden. Penolakan atas kenaikan harga BBM menurutnya sudah biasa.
"(Akan ada) guncangan ekonomi sosial, tetapi harus. Tapi dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," kata pria yang datang di acara Bappenas sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.
Tahun ini, subsidi energi menyedot porsi Rp 299 triliun di APBN. Kondisi itu dianggap tidak ideal, karena membebani kemampuan belanja pemerintah.
Bappenas, bersama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta Dewan Energi Nasional, sedang merancang skema paling tepat. Ketiga lembaga ini bakal mengarahkan presiden baru mengucurkan lebih banyak anggaran kepada pembangunan infrastruktur.
"Saving dari pengalihan anggaran energi itu pasti diarahkan ke infrastruktur. BKF yang lagi ngitung itu, melihat-lihat indikasi terhadap inflasi dan macam-macam. Tapi tentu semua akan tergantung presiden baru," kata Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna.
Bappenas bakal menyerahkan strategi penaikan harga premium dan solar itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik, pada September mendatang. Beleid itu akan disahkan presiden terpilih menjadi undang-undang paling lambat Februari 2015.
Baca juga:
Jokowi pilih calon menteri yang mau bekerja, bukan berbisnis
Jokowi bakal bikin kabinet kerja bukan kabinet politik
Ekonom: Siapapun presidennya bakal terpaksa menaikkan harga BBM
4 Pandangan yang provokasi pemerintah agar naikkan harga BBM
Menkeu: Peluang BBM subsidi naik jangan dihilangkan