Jokowi sindir Ahok, dana mengendap DKI paling besar se-Indonesia
"Pak Ahok, duitnya memang banyak tapi nyimpannya juga banyak."
Presiden Joko Widodo menyindir Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang masih lambat mencairkan atau menggunakan dana APBD. Padahal, penyerapan anggaran daerah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pak Ahok, duitnya memang banyak tapi nyimpannya juga banyak. Masih ada 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," ucap Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dimaksud dengan DBD? Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi penyakit yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi lagi karena sudah kebal terhadap virus dengue.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
Menurut Jokowi, banyaknya dana daerah yang masih mengendap tak hanya terjadi di DKI Jakarta. Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah, tak hanya Ahok, untuk segera atau mempercepat pencairan dana APBD.
"Segera itu keluarkan anggaran APBD, seawal mungkin setiap tahunnya. Karena uang itu akan beredar dan akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota, dan provinsi," kata Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).
Mantan Walikota Solo ini menyebut, pada Mei 2016 lalu, uang mengendap yang ada di APBD kabupaten/kota dan provinsi secara keseluruhan masih ada sebesar Rp 246 triliun. Sedangkan pada Juni 2016, mengalami penurunan menjadi Rp 214 triliun.
"Uang Rp 264 triliun itu besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, pertumbuhan ekonomi kita akan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak ibu Gubernur, Bupati maupun Walikota. Ini keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan. Stop. Harus segera dikeluarkan," jelasnya.
Selain itu, kata Jokowi, semakin cepatnya uang yang mengendap dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka akan sangat membantu daerah-daerah yang sangat lemah dalam sektor swasta.
"Tanpa uang ini dikeluarkan, dari mana uang beredar di daerah apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swastanya akan lebih berat lagi. Jadi penting. Segera keluarkan, segera lelang uang di Mei Rp 246 triliun, dan Juni Rp 214 triliun. Juli saya belum dapat angkanya. Ini masalah yang berkaitan dengan APBD," pungkasnya.
Berikut daftar Provinsi paling tinggi yang memiliki simpanan uang yang mengendap :
1. DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun)
2. Jawa Barat (Rp 8 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 3,95 triliun)
4. Riau (Rp 2,86 triliun)
5. Papua (Rp 2,6 triliun)
6. Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun)
7. Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun)
8. Banten (Rp 1,5 triliun)
9. Bali (Rp 1,46 triliun)
10. Aceh (Rp 1,4 triliun).
Baca juga:
Garuda Indonesia siap antar 79.020 jemaah haji ke Tanah Suci
Dana mengendap Rp 214 triliun, Presiden Jokowi tegur kepala daerah
Ada aplikasi e-FLPP, pengajuan KPR rumah subsidi kini cukup 3 hari
Penerimaan pajak minus Rp 219 T, ini belanja dipangkas Sri Mulyani
Diapit sejumlah menteri, Jokowi pimpin Rakornas TPID
Menkeu Sri Mulyani pangkas belanja negara Rp 133,8 triliun
Indonesia dan Aljazair sepakat kerja sama sektor industri