Jokowi Tak Masalah Jika Pengusaha Korsel Mau Bangun Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur saat bertemu dengan para CEO perusahaan besar Korea Selatan. Dia menjelaskan desain ibu kota baru Indonesia akan mengusung konsep smart city.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan soal rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur saat bertemu dengan para CEO perusahaan besar Korea Selatan. Dia menjelaskan desain ibu kota baru Indonesia akan mengusung konsep smart city.
"Saya kira juga Anda mendengar Indonesia akan memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Ibu kota baru akan desain sebagai sebuah kota yang smart city, yang green city, save city, inklusif city," ujar Jokowi di Hotel Lotte Busan Korea Selatan, Senin (25/11).
-
Kenapa Ridwan Kamil mengingatkan Presiden Jokowi tentang pembangunan IKN? Dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN, pria yang akrab disapa Emil itu mengaku pernah mengingatkan Presiden RI Joko Widodo tentang kompleksitas dalam membangun ibu kota negara baru.
-
Kapan Jokowi meresmikan rekonstruksi bangunan di Sulawesi Barat? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan rekonstruksi 147 bangunan yang rusak akibat gempa di Sulawesi Barat (Sulbar) pada 2021 silam.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Mengapa Presiden Jokowi menilai progres pembangunan IKN semakin menarik bagi investor? Presiden juga mengungkapkan bahwa pembangunan sejumlah proyek di IKN saat ini menunjukkan makin bertambahnya minat investor untuk melakukan investasi di sana.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Di mana Presiden Jokowi mengunjungi panen padi dan gerakan olah tanah? Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengunjungi panen padi sekaligus gerakan olah tanah dan percepat tanam di hamparan persawahan yang diairi Bendung Daerah Irigasi Gumbasa, Kabupaten Sigi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, Indonesia terbuka apabila ada pengusaha yang mau melakukan kerja sama dalam pemindahan ibu kota baru. "Marilah sekali lagi saya mengajak untuk menguatkan kerja sama ekonomi kita, perdagangan kita, kerja sama investasi kita antara Indonesia dan Korea," jelasnya.
Terlebih lagi, Indonesia akan memangkas Undang-undang yang dinilai menghambat investasi atau biasa disebut omnibus law. Sehingga diharapkan bisa menyederhanakan peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan investasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menyampaikan Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia ke Kalimantan Timur Saat Bertemu Para CEO Perusahaan Besar Korea Selatan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota kepada DPR RI pada 2020 mendatang. Rencananya, ibu kota akan pindah dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Ya diharapkan awal 2020 sudah bisa kepengennya bisa. Kita lihat nanti," ungkap Ma'ruf di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Rabu (20/11).
Dia mengatakan, pembahasan soal aturan pemindahan ibu kota masih berada di Bappenas. Mulai dari perizinan lahan hingga nama ibu kota tersebut.
"Ya sekarang lagi dibahas ditingkat Bappenas. Lagi dikoordinasikan di tingkat Bappenas, apa yang harus dipersiapkan, kapan dimulai, lahannya kemudian namanya pun sedang disayembarakan namanya apa ibu kota ini kan," ungkap Ma'ruf.
Akhir Tahun Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota Dibentuk
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemerintah akan membentuk Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara. Rencananya, pembentukan BO dilakukan bulan Desember 2019.
"Badan otorita mungkin paling enggak bulan depan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/11).
Suharso belum mau membocorkan calon kepala BO tersebut. Dia hanya menegaskan penentuan kepala BO harus seizin Presiden Joko Widodo. "Ya nanti dibicarakan bersama Presiden," kata dia.
Plt Ketua Umum PPP ini menjelaskan, pembentukan BO akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, tidak perlu dibuat Undang-undang baru yang mengatur tentang Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.
"Nggak Perlu Undang-undang, Perpres aja," ucapnya.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)