Jurus Calon Kepala Daerah Dongkrak Elektabilitas Lewat Data Inflasi
Para petahana atau penjabat (Pj) kepala daerah kerap memamerkan penurunan inflasi di daerahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut data inflasi kerap menjadi alat peserta Pilkada untuk berkampanye. Bahkan data tersebut bisa dimanipulasi demi mendongkrak elektoral.
Umumnya, ujar Tito, para kandidat calon kepala daerah menggunakan data penurunan inflasi sebagai modal jual peserta.
- Pj Gubernur Kaltim Ajak Warga Pemaluan Duduk Bareng: IKN di Kaltim akan Dorong Laju Pertumbuhan Ekonomi
- Dilantik Mendagri Gantikan Agus Fatoni, Ini Sosok Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi
- Dua Anggota DPR 'Berebut' Tiket Cagub Jabar dari PKB
- Kemendagri Minta Kepala Daerah dengan Inflasi Tinggi Evaluasi Langkah Pengendalian
"Teman-teman kepala daerah yang hasil pilkada, tekniknya datanya BPS kita live streaming-in, dan semua media kita minta untuk monitor, mendengar, dan tolong dipublikasi. Kenapa, karena sebentar lagi mau Pilkada," ujar Tito dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis (26/9).
Tito menyebut, para petahana atau penjabat (Pj) kepala daerah kerap memamerkan penurunan inflasi di daerahnya guna mendongkrak elektabilitas.
"Kata-kata elektabilitas itu adalah kata-kata magic. Jadi kalau sudah dibacain dan satu daerah itu inflasinya terbaik, terkontrol dan kita berikan reward, itu nanti enggak lama viral untuk naikan elektabilitas," ungkapnya.
Sebaliknya, lonjakan inflasi di suatu daerah pun kerap dijadikan alat untuk menjungkalkan bos daerah yang bakal menjadi lawannya di Pilkada.
"Yang kira-kira rendah kita bacain aja terus, setelah itu kita tegur. Dan sampaikan kepada publik, kepala daerah ini enggak bisa ngendaliin daerahnya. Mudah (bagi) lawan politiknya, hajar," kata Tito.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, banyak kepala daerah yang kini mulai fokus menangani inflasi di wilayah kekuasaannya. Terutama setelah ada ganjaran berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan bagi pemerintah daerah yang mampu mengatasi lonjakan.
"Gara-gara saya memberikan punishment dan reward untuk inflasi, kan tiap tiga bulan sekali Menteri Keuangan memberikan Dana Insentif Daerah. Itu besarannya Rp 6-10 miliar per daerah yang dianggap bisa mengendalikan inflasi. Total satu tahun tuh Rp 1 triliun yang disiapkan Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani," urainya.
Modus Pemerintah Daerah Manipulasi Data Inflasi
Tito Karnavian juga mengungkapkan modus culas ini juga dilakukan sejumlah pemerintah daerah (pemda) nakal untuk menyamarkan angka inflasi.
Mulanya, ia mengatakan, oknum daerah mencoba memilih jalan singkat dengan melakukan sogok kepada Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
"Sekarang saya mendapat modus baru. Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah langsung datangin Kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya kami bagus, begitu," ujar Tito.
Jika cara itu gagal, lanjutnya, oknum pemda tersebut mencermati data bulanan BPS. Untuk mengetahui pasar mana saja yang dipakai BPS guna mengambil sampel data harga.
"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," paparnya.
Menindaki kasus ini, Tito memohon kepada BPS untuk ikut mengakalinya. Dengan cara menyiapkan opsi beberapa pasar untuk pengambilan sampel.
"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus mulai akalin juga. Pak, saya biasa ambil data di situ. Tapi nanti tolong ambil data di tempat lain, gitu. Karena kami ingin dapat data yang betul-betul akurat. Supaya jangan sampai nanti salah," pintanya.
Diketahui Presiden Jokowi
Modus baru ini pun telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito menyebut RI 1 kerap mendatangi langsung sejumlah pasar, lantaran sering tidak percaya dengan angka inflasi pada suatu daerah.
"Pak Jokowi kadang-kadang enggak percaya. Beliau ngecek sendiri, setalah itu telepon. Betul pak Tito, harga berasnya segini," kata Tito.
Namun, Jokowi kerap menciduk harga barang di suatu pasar dijual jauh lebih tinggi dari data yang ada. Tito lantas beralasan bahwa temuan itu mungkin belum menyeluruh.
"Saya punya trik yang lain juga. Angka itu mungkin di daerah itu, tapi daerah lain kan enggak. Cuman dalam hati saya, jangan-jangan yang daerah dicek itu yang kepala daerahnya sudah membuat gerakan pasar sebelum Presiden datang," ungkapnya diikuti gelak tawa seisi ruangan.