Jusuf Kalla: Tiga tahun ke depan Indonesia kekurangan pendapatan
Pendapatan negara dari sisi minerba justru bakal melambung dua kali lipat pada tahun keempat penerapan UU minerba.
Undang-undang (UU) Minerba Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (minerba) yang di dalamnya larangan ekspor mineral mentah, sudah resmi diberlakukan 12 Januari 2014. Penerapan aturan ini diakui turut berperan menggerus pendapatan negara.
Hal itu juga diakui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menilai, implementasi aturan ini membuat pendapatan negara dari sektor minerba anjlok selama tiga tahun berturut-turut. "Mungkin tiga tahun kekurangan pendapatan," kata Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK di Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (27/1).
-
Kapan Jenderal Muhammad Jusuf menjabat sebagai Panglima ABRI? Kemudian, ia ditunjuk menjadi Panglima ABRI ke-7.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa program Jenderal Muhammad Jusuf saat menjadi Panglima ABRI? Selama menjabat sebagai Panglima, ia membuat program ABRI Masuk Desa yaitu para prajurit dikirim ke pelosok desa untuk membantu proses pembangunan infrastruktur.
-
Kapan Jenderal M Jusuf diangkat menjadi Panglima TNI? Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
Namun, pendapatan negara dari sisi minerba justru bakal melambung hingga dua kali lipat pada tahun keempat penerapan aturan ini. Atas dasar itu JK mendukung penuh kebijakan larangan ekspor bahan mentah ini.
JK melihat, ada hal baik lain yang didapat dari pengetatan aturan ekspor mineral ini. Walaupun kekurangan pendapatan namun penerapan aturan ini sangat baik bagi kondisi alam dan lingkungan Indonesia. Terutama di wilayah penambangan.
"Pendapatan naik ditambah dengan kondisi lingkungan lebih baik. Sekarang merusak lingkungan luar biasa. Jadi kalau kita tidak begitu, kita setuju merusak lingkungan Indonesia untuk mengambil sumber daya alam," tegas JK.
Dia menegaskan, larangan ekspor mineral mentah merupakan kebijakan negara-negara maju. Oleh sebab itu, apabila Indonesia mulai menerapkan aturan tersebut, JK menilai Indonesia sudah melangkah menjadi negara maju.
"Cara negara untuk maju adalah harus meningkatkan nilai tambah. Sumber daya alam kita ekspor dengan nilai lebih tinggi, smelter pemurnian apa pun namanya," tutup JK.
Baca juga:
Pemerintah siap 'perang' lawan Freeport dan Newmont
Babak baru pembangkangan Freeport dan Newmont pada Pemerintah
Pemerintah janji beri fasilitas pajak infrastruktur hilirisasi
Menperin sindir PLN tak siap pasok listrik untuk smelter
China bakal bangun enam smelter di Sulawesi Tengah