Kabinet Prabowo Fokus Kejar Target Swasembada Pangan, IKN Tak Lagi Jadi Prioritas?
Prioritas Prabowo saat ini memperkuat ketahanan pangan, khususnya beras.
Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Namun, RI 1 lebih mendorong penguatan infrastruktur untuk program swasembada pangan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditanyai soal kelanjutan proyek IKN, usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).
- Prabowo ke Kabinet Merah Putih: Saya Tak Bermaksud Membuat Anda Militeristik, Tapi Setia Kepada Negara
- Kabinet Bentukan Prabowo Diharapkan Mampu Perkuat Persaudaraan Antar-Rakyat
- Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 44, Ekonom: APBN Bakal Tertekan
- Prabowo akan Bentuk Kabinet Zaken, Jokowi Mendukung: Agar Bisa Segera Bekerja
"Kewajiban PU support pak Presiden swasembada pangan. Berarti support Kementan. Itu dulu yang utama," kata Dody.
Dody menyatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk membantu program swasembada pangan. Khususnya dalam pengadaan komoditas pangan utama semisal beras.
"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, yang utama tuh itu. Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan nanti kita jadi enggak bisa makan. Semua orang kan kalau enggak makan beras seolah-olah enggak makan, jangan lah. Beras itu utama," bebernya.
Untuk itu, Kementerian PU akan mendompleng produksi beras lewat infrastruktur di bidang sumber daya air, semisal pembangunan bendungan hingga irigasi.
"Termasuk swasembada air, otomatis. Kalau support Kementan kan itu irigasi dan seterusnya. Air itu wajib karena kan penyediaan air baku. Jakarta contohnya penurunan muka tanah gara-gara air tanah sering disedot," imbuhnya.
Janji Tidak Telantarkan Proyek IKN
Kendati begitu, Kabinet Merah Putih Prabowo tidak akan serta merta meninggalkan proyek IKN. Meskipun Dody menekankan swasembada pangan jadi program utama yang bakal pihaknya geluti.
"Insya Allah langsung. Secepat-cepatnya lah pasti. Tapi pasti yang utama itu (swasembada pangan)," pungkas Dody.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, Prabowo sempat memberikan pengarahan soal kelanjutan proyek IKN kepada Kabinet Merah Putih saat retreat hari kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam waktu empat tahun.
"Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Raja Juli melalui akun Instagramnya @rajaantoni, dikutip dari kanal News Liputan6.com.
Menurut dia, Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN yang dimulai Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu akan dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan komitmen merampungkan pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.
"Soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujarnya.
"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," sambung Raja Juli.
Dia menuturkan, gedung-gedung pemerintahan di IKN sudah hampir rampung. Prabowo meminta Otorita IKN dapat menyelesaikan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN dalam waktu 4 tahun.
"Bagi beliau IKN adalah 'Ibukota Poloitik'. Oleh karen itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," tutur Raja Juli.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyampaikan Prabowo ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028. Prabowo juga berharap pelantikan Presiden dan Wapres periode 2029-2034 dapat dilakukan di IKN.
"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," pungkas Raja Juli.