Kadin minta pemerintah cabut subsidi BBM
Jika subsidi BBM dicabut, bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang lebih bermanfaat.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, meskipun pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pengaruhnya tidak akan signifikan terhadap penghematan anggaran. Mereka justru mengusulkan agar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih baik dicabut saja dan mengacu pada harga internasional.
"Kenaikan harga BBM sesuatu yang sudah pasti, dunia usaha harus menyesuaikan. Kadin sudah mempunyai sikap dari dulu bukan menaikkan harga, Kadin mengusulkan hapuskan subsidi BBM," ujar Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto di hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (20/5).
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
Menurut Suryo, jika disparitas harga BBM cukup tinggi, dimungkinkan banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Meskipun diproteksi, tetap saja terjadi penyelundupan yang membuat BBM langka. Suryo meragukan pengawasan dan monitoring berjalan dengan baik.
Akibat penyelundupan BBM, masyarakat justru terkadang membeli BBM dengan harga yang lebih mahal daripada harga internasional. "Kan ada istilah maling lebih pintar," guraunya.
Menurutnya, jika subsidi BBM dicabut, bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Menurut Suryo hal itu akan jauh lebih bermanfaat. "Subsidi dialihkan ke hal-hal yang lebih tepat sasaran. Subsidi BBM sudah tidak tepat sasaran, memberi subsidi yang tidak perlu disubsidi," ucapnya.
(mdk/noe)