Kajian kereta kecepatan menengah diserahkan ke investor
Alasannya, proyek kereta kecepatan menengah bakal menggunakan mekanisme business to business dan tidak menggunakan APBN.
Presiden Joko Widodo sudah memutuskan menolak proposal kereta cepat yang diajukan pihak Jepang maupun China. Alasannya, Jokowi tidak menginginkan APBN digunakan membangun kereta cepat. Pertimbangan lain, kereta cepat belum dibutuhkan dan tidak cocok untuk rute Jakarta-Bandung.
Presiden Jokowi memilih kereta dengan kecepatan menengah atau proyek medium speed train (MST). Namun, proyek ini membutuhkan kajian baru, tidak bisa menggunakan kajian kereta cepat yang sudah dilakukan baik oleh Jepang maupun China.
-
Siapa yang mendukung gerakan percepatan tanam Kementan? Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofan Noor mendukung gerakan yang diusung Menteri Pertanian tersebut.
-
Siapa yang mencobai kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Jokowi? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat sambutan baik dari masyarakat? Uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan dimulai besok, Jumat 15 September 2023 hingga 30 September 2023. Tak ayal, hal ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar KCJB.
-
Dari mana Prabowo dan Jokowi memulai perjalanan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Prabowo naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Jokowi dari Stasiun Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menuju Stasiun Halim Jakarta Timur.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Tentu perlu kajian baru," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Di Istana Kepresidenan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, proses kajian proyek kereta kecepatan menengah akan dilakukan investor yang berminat terhadap proyek tersebut. Alasannya, proyek kereta kecepatan menengah bakal menggunakan mekanisme business to business atau tidak menggunakan dana APBN.
"Gini kan keputusan bapak presiden itu, ini bukan investasi negara. Jadi kalau mau silakan saja badan usaha investasi. Jadi studinya ya dari mereka. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan hanya sebagai regulator. Nanti kita akan evaluasi studinya," kata Jonan.
Mantan Dirut PT KAI ini mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi hasil kajian investor yang berminat proyek kereta kecepatan menengah.
"Bukan hanya menyediakan jalur. Pemerintah akan review apakah secara teknis itu memenuhi syarat atau tidak. Semua, teknis juga, business plan nya juga. Bahkan pengajuan jalur itu harus ditender. Kan undang-undangnya gitu, PP-nya gitu untuk kereta api. Kan ini jalur umum," jelas Jonan.
Jonan belum bisa memastikan apakah jalur kereta kelas menengah akan menggunakan jalur milik KAI atau membuat jalur baru.
"Nah ini, saya tidak tahu (jalur) usulannya yang detail gimana. Kalau misalnya gunakan jalur yang dipakai KAI, itu jalur punya negara. Jadi itu dia harus bayar sewa. Siapapun investornya nanti," tutur Jonan.
Baca juga:
Istana: Soal kereta cepat sepenuhnya ada di tangan BUMN
Politikus PDIP: Menteri Rini 'offside' soal kereta cepat
Bikin investor bingung, Jokowi harus tertibkan Rizal Ramli
Donald Trump disebut akan bangun hotel mewah di Tanah Lot Bali