Kartu Kredit Direksi BUMN untuk Keperluan Perusahaan, Limit Rp100 Juta
Menurut Arya, fasilitas kartu kredit memang ada di perusahaan BUMN dan tak hanya di Pertamina. Penggunaan kartu kredit ini dipastikan untuk keperluan perusahaan dan diharamkan untuk kepentingan pribadi.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga angkat suara terkait kabar adanya fasilitas kartu kredit untuk komisaris dan direksi PT Pertamina. Hal ini diungkap langsung Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut Arya, fasilitas kartu kredit memang ada di perusahaan BUMN dan tak hanya di Pertamina. Penggunaan kartu kredit ini dipastikan untuk keperluan perusahaan dan diharamkan untuk kepentingan pribadi.
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
-
Dimana BNI fokus menyalurkan kredit untuk BUMN? Fokus penyaluran kredit BUMN BNI adalah kepada BUMN yang bergerak di sektor energi seperti PLN dan Pertamina serta sektor Pangan Bulog. Selain itu, BNI aktif mendukung proyek-proyek infrastruktur dari Jasa Marga dan jasa keuangan inklusi dari Pegadaian.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Mengapa BNI meningkatkan kredit ke BUMN? “BUMN akhirnya mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Kami cukup senang dengan tren ini, karena BUMN masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang cukup dominan di Indonesia," katanya.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Bagaimana Pertamina membantu kendaraan yang kehabisan BBM di tol? Tim motorist Pertamina selalu siaga selama 24 jam selama satuan tugas (satgas) Idulfitri aktif hingga 21 April mendatang sehingga kejadian seperti kendaraan kehabisan bahan bakar seperti ini bisa cepat ditanggulangi.
"Saya sudah cek di beberapa BUMN, menurut BUMN yang saya cek memang ada fasilitas kartu kredit tapi untuk keperluan perusahaan bukan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh," ucap Arya saat dikonfirmasi merdeka.com di Jakarta, Rabu (16/5).
Arya menjelaskan, penggunaan kartu kredit dilakukan agar keperluan perusahaan tidak menggunakan uang tunai dan lebih bisa dikontrol serta transparan.
"Itu dari hasil pantaun kami di beberapa perusahaan BUMN," tegas Arya.
Arya kemudian juga mengklarifikasi bahwa limit atau batasan penggunaan kartu kredit tidak sampai Rp30 miliar. "Limitnya Rp50 juta hingga Rp100 juta, itupun limit atas ya," tegasnya.
Ahok Tak Tahu Penggunaan Kartu Kredit Direksi Pertamina
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tidak mengetahui total pemakaian fasilitas kartu kredit yang selama ini diberikan oleh Pertamina kepada seluruh dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan. Bahkan sampai saat ini dirinya tidak mendapatkan jawaban dari direksi.
"Karena sampai hari ini permintaan saya untuk mengetahui pemakaian kartu kredit tidak diberikan," kata Ahok kepada merdeka.com, Rabu (16/4).
Ahok sendiri berkeinginan untuk menghapus fasilitas kartu kredit. Hal itu mencuat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6) lalu.
Ahok menyebut penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan. Sebab, limit kartu kredit yang diberikan cukup besar.
Bahkan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris.
"Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok.
(mdk/idr)