Kegaduhan politik hambat usaha pemerintah sukseskan Tax Amnesty

Kegaduhan politik hambat usaha pemerintah sukseskan Tax Amnesty. Yustinus menilai aksi yang menuntut kejelasan hukum kepada tersangka kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, memberi efek yang cukup dalam pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kegaduhan politik saat ini menghambat program pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Sebab, kegaduhan tersebut dinilai menghambat sosialisasi pemerintah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Tax Amnesty.

"Situasi politik juga pengaruh. Mau tak mau Jakarta jadi parameter. Politik yang agak mendung ini pengaruhi kepastiannya. Kami belum melihat strategi besar yang membuat TA ini menjadi pembicaraan di ruang publik lagi," ujarnya dalam diskusi PAS FM di Hotel Ibis, Jakarta, Rabu (30/11).

Menurut dia, aksi yang menuntut kejelasan hukum kepada tersangka kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, memberi efek yang cukup dalam pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Bahwa ekspresi demokrasi perlu ada, saya setuju. Namun ketika ada nuansa penegakan hukum mendapat tekanan (dari masyarakat) kan itu dikhawatirkan. Karena amnesti ini perkara kepercayaan. Orang ikut TA karena percaya pada pemerintah dan perbankan. Nah kalau hal-hal ini dipertanyakan oleh masyarakat maka bisa diragukan keamanannya," jelas dia.

Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah segera bergerak cepat jika tidak ingin kedepannya program Tax Amnesty terhambat. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada masyarakat bahwa politik Indonesia saat ini dalam kondisi baik. Caranya, melalui penegakan hukum yang dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menyampaikan perihal rencana ke depan dalam reformasi pajak. Hal ini dilakukan agar bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak yang beberapa waktu lalu tersandung kasus suap.

"Hukum bisa ditegakkan dan bukan karena adanya tekanan dan otoritas moneter dan sistem keuangan kita kuat. Kalau begitu maka wajib pajak (WP) akan mendapat kepastian. Karena WP akan bawa uang dalam jumlah besar dan ketika investasi, mereka akan khawatir apakah menguntungkan atau tidak. Dan terakhir, perlu ada peta jalan reformasi pajak yang harus dipublish, apa saja agendanya sehingga masyarakat yakin ikut TA akan ada untungnya. Itu yang perlu dipaketkan dalam satu kebijakan," tuturnya.

"Saya khawatir memang kita terlalu cepat euforia dan lupa jaga momentum yang hampir hilang dan jangan sampai kita terlambat memanaskannya. Waktu itu tinggal sebulan. Artinya, ada peluang (Tax Amnesty berhasil) namun butuh effort yang besar," pungkasnya.

Baca juga:
Jokowi berkelakar siap ajari Donald Trump soal Tax Amnesty
Sri Mulyani: Tebusan Tax Amnesty Rp 98,4 triliun, masih sedikit
Jokowi: Saya akan kejar 95 persen wajib pajak untuk ikut Tax Amnesty
Sri Mulyani sedih jumlah peserta Tax Amnesty masih sangat sedikit
Ini alasan Jokowi terapkan tarif tebusan rendah untuk tax amnesty
Akhir pekan, Jokowi terbang ke Makassar sosialisasi Tax Amnesty
Akhir pekan, Jokowi terbang ke Makassar sosialisasi Tax Amnesty
Pengusaha UKM minta tarif tebusan Tax Amnesty rata 0,5 persen