KEIN sebut kebijakan BI dorong UMKM jadi backbone ekonomi nasional
BI menginginkan porsi penyaluran perbankan untuk sektor tersebut setidaknya sebesar 15 persen di 2017.
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai kebijakan yang tengah dilakukan Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan perbankan untuk berada di sektor UMKM sangat baik untuk perekonomian. Sebagaimana diketahui, BI menginginkan porsi penyaluran perbankan untuk sektor tersebut setidaknya sebesar 15 persen di 2017.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta, merinci setidaknya ada beberapa poin positif yang bisa berimbas ke sektor UMKM, dari penerapan BI untuk perbankan tersebut.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
"Ini sangat baik ya, karena kebijakannya (BI) sangat bermanfaat untuk menggerakkan sektor riil dan berguba bagi rakyat keil. Pasalnya, pertama, dalam ketidakpastian suasana perekonomian global saat ini UMKM tetap menjadi backbone perekonomian nasional, hal ini ditunjukkan oleh maraknya perusahaan start up yang berkembang," kata Arif kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (30/11).
Kedua, lanjutnya, UMKM juga selama ini banyak bergerak sebagai industri penunjang dalam suatu suplai manajemen sistem bagi Industri yang mapan di Indonesia, dan ketiga pembiayaan UMKM dapat diarahkan untuk sektor-sektor produksi yang berbasis komoditi konsumsi pangan.
"Ini yang penting sebetulnya, karena selama ini seperti yang kita lihat, Indonesia masih melakukan impor beras dan gula jika pasokan keduanya kurang di dalam negeri," imbuh dia.
Hal senada juga diungkap oleh Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun yang mengatakan, kebijakan tersebut dibuat oleh BI didasari untuk menopang perekonomian di Indonesia yang disaat pelemahan ekonomi terjadi, sektor UMKM lah yang paling hidup disaat sektor-sektor lain banyak yang melemah.
"Maka, memang perbankan harus berada di sektor ini. Karena memang inilah yang bisa menjaga pilar-pilar ekonomi bangsa, dan semua perbankan sekarang memang menitik beratkan ke sektor ini. Karena NPL, sangat kecil, dibawah angka 4-5%. Jadi sektor ini lah yang bisa mengangkat perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Ikhsan.
Terlebih lagi, katanya, jika sektor UMKM bisa tumbuh positif setidaknya 25 persen imbas dari kebijakan tersebut di tahun 2018, maka masyarakat-masyarakat kelas menengah ke bawah yang ikut bekerja di sektor tersebut, kesejahteraannya akan membaik. Sebab, tujuan dari BI menekankan kebijakan ini yakni juga agar masyarakat Indonesia yang bekerja untuk sektor tersebut, bisa lebih sejahtera.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Anggito Abimanyu, bahwa BI melihat ini sebagai salah satu peluang, karena inflasi Indonesia saat ini terjaga dengan baik dan suku bunga juga makin kesini makin turun.
"Maka saya rasa, itu yang menjadi pertimbangan BI dan perbankan saya rasa akan mengeksekusi dengan baik ya, karena toh sejauh ini, yang bisa menggerakkan roda perekonomian kita ya memang UMKM," cetusnya.
Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016, Gubernur BI Agus Martowardoyo menjelaskan UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia dimana sekitar 99,9 persen unit bisnis di Indonesia merupakan UMKM dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja Indonesia.
Namun, dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM di Indonesia hanya mencapai 7,2 persen dari PDB, paling rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Korea, dan Kamboja.
"Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM melalui dua pendekatan utama, yaitu mendorong peran intermediasi perbankan kepada UMKM dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM," kata Agus.
Salah satu upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan intermediasi perbankan kepada UMKM adalah dengan mewajibkan Bank Umum memenuhi target rasio kredit UMKM terhadap total kredit secara bertahap.
"Target tersebut yaitu 10 persen di tahun 2016, 15 persen tahun 2017, dan 20 persen tahun 2018, dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian," ungkapnya.
Selain itu Bank Indonesia akan melanjutkan program perluasan dan pendalaman infrastruktur kredit UMKM guna mengurangi kendala assymmetric information yang disebabkan adanya kesenjangan antara kapasitas UMKM dan kapasitas pembiayaan Perbankan.
Hal ini dilakukan antara lain dengan mengembangkan skema pembiayaan kepada unbanked people menggunakan pendekatan konsep Value Chain Financing (VCF), serta mendorong digitalisasi layanan keuangan yang memfasilitasi pelaku UMKM bertransaksi secara non tunai khususnya pada komoditas strategis.
Baca juga:
Rupiah dibuka menguat tipis ke level Rp 13.518 per USD
Bos BKPM sebut aksi 2 Desember tak pengaruhi investasi Tanah Air
Jokowi berkelakar siap ajari Donald Trump soal Tax Amnesty
Rupiah ditutup merosot ke level Rp 13.560 per USD
Depan puluhan CEO, Jokowi banggakan telah hapus subsidi BBM
Sri Mulyani: Tebusan Tax Amnesty Rp 98,4 triliun, masih sedikit
Membongkar dampak demo 2 Desember dan ketakutan pengusaha Tanah Air