Kembangan Hilir Minyak dan Gas, BPH Migas Gandeng Universitas Syiah Kuala dan PT PAG
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPH Migas Fanshurullah Asa, dengan Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Hari ke - 7 BPH Migas Goes to Sumatera, BPH Migas BPH Migas menginisiasi pertemuan berbagai stakeholder mulai dari Badan Pengelola Migas Aceh, BPH Migas, Pemerintah Provinsi, Kalangan Akademisi dari Universitas Syiah Kuala dan PT. Pertamina (Persero), PT. Perta Arun Gas (PT. PAG) serta PT. Pupuk Iskandar Muda guna lebih mensinergikan pengelolaan Migas Aceh dari Hulu hingga Hilir bertempat di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (10/5).
Hadir dalam acara ini Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal, hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Ir. Mawardi, Kepala BPMA Aceh Teuku Mohamad Faisal, Direktur Teknik dan Operasi PT. Perta Arun Gas Yan Syukharial, MM, Perwakilan PT. Pupuk Iskandar Muda, SKPD terkait serta para tamu undangan.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPH Migas Fanshurullah Asa, dengan Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada BPH Migas, memberikan ruang kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala, Nota Kesepahaman yang berlaku selama 3 tahun ini meliputi 9 ruang lingkup yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian bersama di bidang hilir minyak dan gas bumi, pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, program magang mahasiswa, pengembangan perguruan tinggi khususnya di bidang hilir minyak dan gas bumi, penempatan tenaga ahli sebagai tenaga konsultan atau "part-time", pertukaran informasi dan data ilmiah, penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan fasilitas lain yang dimiliki oleh para pihak, dan kegiatan lain yang disepakati para pihak.
MoU ini merupakan kesempatan yang besar bagi civitas akademika Universitas Syiah Kuala, untuk turut berkiprah memberikan yang terbaik untuk Aceh, juga kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara profesional termasuk dalam hal peluang magang di BPH Migas. "Kami siap menjaga dan mengawal MoU dengan pemerintah ini, agar saling memberikan manfaat untuk masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia," ujar Syamsul Rizal.
Kepala BPMA Aceh Teuku Mohamad Faisal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPH Migas, yang sebelumnya juga telah menjalin MoU dengan BPMA Aceh, dilanjutkan dengan MoU dengan Universitas Syah Kuala. Ini merupakan bentuk sinergitas pemerintah pusat dengan Aceh, kepedulian yang tinggi terhadap perkembangan Aceh, dimana Aceh berbatasan langsung dengan 3 negara, Malaysia, Thailand dan India. "Kami mengharapkan banyak masukan dari BPH Migas maupun kalangan perguruan tinggi, untuk memajukan provinsi Aceh," ujar Teuku Mohamad Faisal.
Mewakili Gubernur Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Ir. Mawardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa MoU yang baru saja ditandatangani antara BPH Migas dengan Universitas Syiah Kuala, pemerintah Aceh mendukung penuh, semoga bisa berjalan sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah Aceh dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pengelolaan bersama SDA Migas Aceh.
Selain itu tindak lanjut MoU BPH Migas dengan BPMA 19 Februari lalu , dan diskusi prospek pengembangan dan pemanfaatan LNG, membahas hal - hal strategis penting sebagai tindak lanjut.
Pembangunan pipa gas open access Arun - Banda Aceh sepanjang 230 km yang akan dibangun disisi jalan tol. Sehingga pelaksanaannya, perkembangan tiap tahun dan optimalisasinya sebagai terminal Migas. jika pembangunan Pipa gas ini sukses akan dapat mempercepat pembangunan kawasan industri Aceh.
Karena itu, MoU ini penting untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk memajukan sektor Migas Aceh."Semoga diskusi pertemuan ini, dimana dihadiri para pakar, bisa menelurkan langkah-langkah terbaik untuk memajukan Aceh," ujarnya.
Selanjutnya, Kepala BPH Migas Dr. M Fanshurullah Asa, MT dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya bersama team, untuk sampai di Aceh kali ini, telah menempuh perjalanan darat 2.500 sd 3.000 km, 72 jam, karena itu jika dihitung pulang pergi nantinya akan mencapai kisaran 6.000 km.
Mengambil pengibaratan perjalanan 2.300 tahun sebelum masehi yang dilakukan Iskandar Agung, 6.000 km invasi sampai India, demikian juga Napoleon Bonaparte.
"Jadi perjalanan kami, untuk menguji mentalitas, untuk memahami Indonesia secara utuh, melewati berbagai suku, agama, untuk meningkatkan penghayatan, internalisasi diri," ujar Fanshurullah Asa Kepala BPH Migas.
Lanjut Ifan, sapaan M. Fanshurullah Asa, menyampaikan pada kesempatan ini banyak hal yang bisa dilihat, intinya mensinergikan semua potensi, ada istilah pentahelix yaitu kombinasi antara akademis, bisnis, goverment, civil society. Dulu hanya triple helix, yang diadopsi Komite Inovasi Nasional. Ternyata dalam perkembangannya mewujudkan keunggulan komparatif perlu pelibatan masyarakat untuk mewujudkan koordinasi dan kolaborasi.
BPH Migas direncanakan akan menjalin hubungan kerjasama dengan 34 universitas. Saat ini sudah tanda tangan MoU dengan 9 Universitas termasuk Universitas Syiah Kuala ini. Ifan menambahkan BPH Migas mempunyai PNBP sekitar Rp 1 Trilliun, yang terpakai hanya 270 M, sisanya masih banyak. Pemanfaatan yang tepat haruslah kembali untuk kepentingan lingkup Hilir Migas.
"Ini potensi. Nanti kita siapkan, susun, inventarisasi yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan ini. Kalau bisa ada yang spesifik untuk kepentingan Aceh. LNG bisa diregassifikasi untuk banyak hal," ujarnya
"RPJMN 2020 sd 2024 ditarget akan membangun 4 juta jargas, saat ini baru terwujud sekitar 500 rb lebih. Kalau 1 sambungan rumah senilai 10 juta, maka masih perlu 35 T, masih banyak. Nah bagaimana ini bisa dibangun tanpa mengandalkan APBN, pakai investasi bisa BUMN, BUMD, ataupun swasta misalnya." Ungkap Ifan
(mdk/hrs)