Kemendagri: Ada Pemda alokasikan 78 persen belanja untuk gaji PNS
Ini yang menjadi penyebab minimnya pembangunan di daerah.
Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan saat ini masih terdapat daerah yang memiliki anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga 78 persen dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini yang menjadi penyebab minimnya pembangunan di daerah.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan kecilnya biaya pembangunan infrastruktur disebabkan adanya amanat lain pengeluaran wajib yang diatur oleh undang-undang. Seperti pendidikan dan kesehatan.
"Perilaku belanja daerah 20 persen sudah dibelanjakan untuk pendidikan itu diatur dalam undang-undang. Sedangkan 10 persen untuk kesehatan maka sudah 30 persen. Kalau lihat porsi belanja pegawai rata-rata yang kami temukan masih terdapat kabupaten kota itu 50 persen sampai 78 persen untuk gaji pegawai," terangnya dalam Diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah Mandek? di Bakoel Coffe, Jakarta, Sabtu (27/2).
Maka dari itu, Pemerintah Jokowi-JK tengah melakukan percepatan infrastruktur dengan diterbitkan Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Kini Kemendagri juga tengah merancang Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mempermudah kerja sama antara Pemda dengan swasta atau badan daerah sesuai dengan amanat Perpres Nomor 38 tahun 2015. Harapannya percepatan pembangunan infrastruktur dapat tercapai.
"Saya sudah bekerja (membuat Permen tersebut) dan saya sudah lapor ke menteri (Tjahjo Kumolo) terkait peraturan menteri itu. Bahkan harapannya bulan depan sudah bisa kita siapkan dengan Kemenkeu, Kemenko dan usaha. Alhamdulillah kita membuat trobosan untuk hambatan investasi di daerah karena terbatas terkendala masa jabatan kepala daerah, dalam permen ini kami atur," tegasnya.
Namun Dony mengingatkan, walaupun telah mendapatkan lampu hijau dalam kerja sama ini bukan berarti tidak ada pengawasan. Pemerintah akan melihat kewajaran harga dari satu program pembangunan infrastruktur, baru setelah itu akan dilakukan dengan lelang.
"Jadi kalau ada pembangunan infrastruktur 5 tahun atau 30 tahun dikerjakan oleh swasta, intinya pemda tinggal angsur," tutupnya.
Baca juga:
Menteri Susi curhat ke Jokowi minta PNS KKP naik gaji 2 kali lipat
Ini alasan Pemprov Nias Selatan tak bayar gaji PNS dua bulan
2 Bulan tak digaji, ratusan PNS di Nias Selatan geruduk kantor DPRD
Mendagri sebut gaji ke-14 PNS cair jelang penerimaan siswa baru
Jokowi naikkan tunjangan pegawai KemenPU-Pera hingga Rp 29 juta
Jokowi teken Perpres tunjangan kinerja untuk tiga kementerian
5 Kenikmatan jadi PNS di 2016
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kenapa NISN penting? Nomor tersebut menjadi pembeda antara satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia maupun Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
-
Kapan rapat mingguan TPN Ganjar-Mahfud digelar? TPN Gelar Rapat Mingguan: Mantapkan Gerakan Blusukan Ganjar-Mahfud yang Tak Bisa Dilakukan Prabowo Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md, menggelar rapat mingguan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
-
Kapan GKJ Baki diresmikan sebagai gereja? Gereja Kristen Jawa (GKJ) Baki, memang baru diresmikan sebagai gereja pada tanggal 9 April 1963.