Kemenkeu Beberkan 7 Kebijakan Strategis di APBN 2021
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kebijakan strategis APBN 2021 berfokus pada 7 kebijakan strategis, untuk akselerasi recovery dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kebijakan strategis APBN 2021 berfokus pada 7 kebijakan strategis, untuk akselerasi recovery dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Tertinggi untuk pembiayaan pendidikan dengan pagu total Rp550,5 triliun.
"Di antaranya untuk pembiayaan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru," ujar dia dalam acara Bincang APBN 2021 bertajuk Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi, Selasa (13/10).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
Kedua, perlindungan sosial dengan alokasi anggaran Rp421,7 triliun. Yakni, untuk mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap berbasis siklus hidup untuk antisipasi Agung population.
Lalu, infrastruktur dengan pagu total Rp41,3, 8 triliun. Rinciannya, untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur layanan dasar, peningkatan konektivitas dan dukungan pemulihan ekonomi, serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Keempat, kesehatan dengan alokasi Rp169,7 triliun untuk pemulihan kesehatan akibat Covid-19 dan melaksanakan reformasi jaminan kesehatan nasional (JKN). "Juga mempersiapkan Health Security Preparedness," tambahnya.
Kebijakan Lainnya
Kemudian, ketahanan pangan dengan pagu Rp104,2 triliun. Yakni untuk pembiayaan peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional, termasuk pengembangan Food Estate.
Ke enam, Pariwisata dengan total anggaran Rp15,7 triliun. Adapun fokus pembiayaan dialokasikan untuk pemulihan sektor pariwisata di lima kawasan dan pengembangan skema KPBU.
Terakhir, Information and Communication Technologies (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan total anggaran Rp29,6 triliun. "Khususnya optimalisasi memanfaatkan ICT untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuannya untuk efisiensi, kemudahan, dan percepatan," tuturnya.
(mdk/azz)