Kementerian PU-Pera: Program Tapera mulai berjalan akhir 2017
Pemerintah masih menggodok Anggota Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-Undang (UU). Lahirnya UU Tapera diharapkan bisa menjawab permasalahan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera, Maurin Sitorus menargetkan program Tapera akan berjalan efektif pada akhir 2017 mendatang. Saat ini, pihaknya masih menggodok Anggota Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Di mana Uut Permatasari tinggal? Uut Permatasari memilih untuk tinggal di sebuah rumah kos. Keputusan ini diambil untuk mendukung tugas suaminya, Tri Goffarudin Pulungan di Bali.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
"Dalam UU disebutkan anggota komisioner dan deputi komisioner BP Tapera tengah diseleksi dan diusulkan oleh komite Tapera kepada presiden. Kemarin seleksi anggota yang dari profesional sudah selesai, pak menteri sudah sampaikan ke presiden. Kita tunggu saja," ujar Maurin di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (13/10).
Menurut Maurin, penyeleksian komite sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Sehingga akan ditargetkan selesai pada akhir 2017. "Kami sekarang siapkan secara paralel pembuatan Perpres dan PP diperkirakan selesai bulan ketiga (Maret) 2017," ucapnya.
Selain itu, sebagai modal awal akan disuntikkan dana ke BP Tapera dari APBN. Namun, belum dipastikan berapa besar anggaran yang akan digelontorkan.
"Modal awal BP Tapera akan disediakan APBN, sekarang lagi dikaji berapa modal awalnya," jelas Maurin.
Baca juga:
Indonesia tertinggal 60 tahun dengan Singapura soal UU Tapera
Dinilai cacat, pengesahan 2 undang-undang ini ditolak DPD
BKPM akui iuran Tapera jadi beban baru bagi investor
Aria Bima minta investor tak resah dengan pengesahan UU Tapera
REI: UU Tapera tak lantas buat pengembang minat bangun rumah murah