Kementerian PUPR Minta Tambah Anggaran jadi Rp120,3 Triliun di 2020
Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan pada pagu anggaran 2020 sebesar Rp 16,5 triliun menjadi Rp 120,37 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas pada 29 April lalu.
Kementerian PUPR mengajukan usulan tambahan pada pagu anggaran 2020 sebesar Rp16,5 triliun menjadi Rp120,37 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas pada 29 April lalu. Untuk diketahui, Kemenkeu bersama Bappenas dalam surat resmi menetapkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp103,87 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, mulanya Kementerian PUPR mengajukan pagu kebutuhan 2020 sebesar Rp137,48 triliun. Setelah diputuskan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran kementerian mengecil jadi Rp103,87 triliun.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Siapa yang diprediksi oleh Faisal Basri cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran? Sosok Ideal Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo-Gibran Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam kurun waktu 3 Prabowo-Gibran akan menyusun ulang jajaran menteri di kabinet kerja. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengungkap sosol ideal yang cocok menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan selanjutnya.
"Pagu indikatif Kementerian PUPR ada sekitar Rp103,87 triliun," ungkap Menteri Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6).
Basuki mengatakan, besaran pagu indikatif tersebut menurun sekitar 11 persen dibanding anggaran Kementerian PUPR pada tahun lalu yang sebesar Rp117,09 triliun.
Berdasarkan pagu indikatif senilai Rp103,87 triliun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga memperoleh anggaran tertinggi sebesar Rp38,84 triliun. Disusul Ditjen Sumber Daya Air 38,82 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp15,6 triliun, Ditjen Bidang Penyediaan Perumahan Rp8,05 triliun, serta tambahan dukungan/layanan Kementerian PUPR Rp2,55 triliun.
Kendati demikian, Menteri Basuki melanjutkan, pihaknya masih akan mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun mendatang sebesar Rp16,5 triliun. Usulan tambahan tersebut akan diberikan kepada Ditjen Cipta Karya Rp6,5 triliun, Ditjen Bina Marga Rp5 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air Rp5 triliun.
Dengan begitu, total pagu anggaran Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2020 akan bertambah menjadi Rp120,37 triliun.
"Namun demikian ada pagu anggaran yang kami usulkan penyesuaian. Pertama, belanja operasional, di mana kami (Kementerian PUPR) membentuk Balai Barang dan Jasa, dan Balai Cipta Karya. Yang dibutuhkan kira-kira Rp16,5 triliun, namun itu belum dialokasikan pada pagu kita," tutur Menteri Basuki.
Sumber: Liputan6
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Baca juga:
Menteri PUPR: Desain Parkir Rest Area Tol Harus Diubah
Rumahnya Digusur karena Pembangunan Tol, Menteri PUPR Bakal Pindah ke Kemang Pratama
Open House, Penampilan Presiden Jokowi Kompak dengan Wapres JK
Menteri Basuki: Jalur Nasional Siap Hadapi Mudik Lebaran 2019
4 Menteri Jokowi Naik Helikopter Pantau Kesiapan Mudik di Nagreg
Tol Sumatera Sepanjang 503 Km Siap Digunakan Pemudik, Terdapat 18 Rest Area
PUPR Siapkan Masterplan Ibu Kota Baru Setelah Lokasi Ditentukan Tahun Ini