Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kementerian PANRB Rp277,7 Miliar di 2021
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat rapat kerja. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian (PANRB) tahun 2021 sebesar Rp277,7 miliar.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian (PANRB) tahun 2021 sebesar Rp277,7 miliar.
"Komisi II DPR menyetujui Pagu Anggaran Kementerian PAN-RB tahun 2021 sebesar Rp277,7 miliar, sudah termasuk Pagu Anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp44,6 miliar untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu indikatif) Kementerian PAN-RB tahun 2021," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dikutip Antara, Rabu (23/9).
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Dia menjelaskan, anggaran Kementerian PANRB tersebut dialokasikan untuk anggaran dua program yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp168,9 miliar. Dan program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp108,7 miliar.
Komisi II DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PANRB sebesar Rp96,8 miliar, termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar Rp31,6 miliar.
"Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) Kementerian PAN-RB tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR," ujarnya.
Selain itu, Komisi II DPR menyetujui Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021 sebesar Rp634,1 miliar untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif) BKN tahun 2021.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut dengan pengalokasian anggaran untuk dua program yaitu program dukungan manajemen sebesar Rp555,1 miliar, dan program kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp78,9 miliar.
Baca juga:
DPR Sahkan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,65 Triliun untuk 2021
Raih Anggaran 2021 Rp 3,1 T, ini Fokus Penggunaan Kemenperin
Komisi VI Tambah Anggaran BKPM Rp 500 Miliar Menjadi Rp 1,08 Triliun di 2021
Anggaran Kementerian BUMN Turun Menjadi Rp 244,8 Miliar di 2021
DPR Setuju Anggaran Kementan di 2021 Sebesar Rp21,83 Triliun
Pemerintah Bakal Gelontorkan Rp 72 Triliun Dana Desa di 2021