Komisi IX: Vaksinasi Covid-19 Berbayar Belum Didiskusikan dengan DPR
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti upaya Kimia Farma melakukan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk individu alias berbayar. Menurutnya kebijakan tersebut tidak tepat karena dianggap sebagai cara mencari untung dari rakyat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti upaya Kimia Farma melakukan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk individu alias berbayar. Menurutnya kebijakan tersebut tidak tepat karena dianggap sebagai cara mencari untung dari rakyat.
"Vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis. Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat," ungkap Netty di Jakarta, Senin (12/7).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menyampaikan solusi mengatasi kesenjangan pasar kerja di hadapan Komisi IX DPR? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (14/11/2023).
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
Netty mengatakan kebijakan itu belum didiskusikan dengan Komisi IX DPR RI. Adapun kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai perusahaan. Namun persetujuan didapat Itu pun dengan banyak catatan.
"Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Sekarang tiba-tiba muncul kebijakan vaksin berbayar untuk individu," ungkapnya.
Menurut politisi F-PKS itu, Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2021 dijadikan landasan hukum bagi vaksinasi berbayar untuk individu setelah ada perubahan redaksi atas definisi vaksin gotong royong. Karena awalnya hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan.
Menurut Netty, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi. "Ini soal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya. Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi," paparnya.
Netty meminta pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera mencapai target alih-alih menjual vaksin pada rakyat. Selain itu, Netty juga mempertanyakan kejelasan bantuan 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari UEA.
"Kemana rencana distribusi bantuan sinoparm dari UEA ini? Pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab, jangan sampai ada penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan. Terlebih Sinopharm termasuk jenis vaksin dalam skema gotong royong," tambahnya.
Atas polemik ini, Netty meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan vaksinasi berbayar untuk individu agar tidak menimbulkan kegaduhan publik. Apalagi saat ini sektor ekonomi sedang terganggu. Banyak rakyat yang tengah menderita dan terjepit.
"Jangan menambah beban rakyat dengan isu vaksin berbayar dan isu kewajiban menyertakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat pengurusan administrasi publik dan mengakses bantuan sosial atau pelayanan sosial," tutup Netty.
Kabar terbaru, Kimia Farma menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu yang direncanakan dihelat mulai hari ini, Senin (12/7). Pengumuman tersebut disampaikan pihak Kimia Farma melalui website resmi mereka, kimiafarmaapotek.co.id. Informasi ini didapat MNC Portal saat melacak laman website pendaftaran program vaksinasi gotong royong individu tersebut.
Baca juga:
Kemenkes Jawab Pro Kontra Vaksin Gotong Royong Berbayar
Gejala Setelah Vaksin yang Sering Terjadi, Ketahui Cara Mengatasinya
Pandu Riono Buat Petisi Tolak Vaksinasi Berbayar ala Pemerintah!
70,4 Juta Vaksin Gratis Covid-19 Telah Terdistribusi ke Seluruh Indonesia
618 Nakes Thailand Positif Covid Walaupun Telah Divaksinasi Penuh dengan Sinovac
Mobil Vaksinasi Covid-19 di DKI Mulai Beroperasi, Ini Jadwal & Lokasinya