Komisi XI DPR Sepakat Pagu Anggaran Kemenkeu di 2022 Sebesar Rp44 Triliun
Rinciannya, untuk program dukungan kerja dari semula Rp40.088.409.586 mendapatkan dukungan anggaran Rp992.779.475.000 menjadi Rp41.081.189.061. Sementara anggaran untuk empat program Kemenkeu lain dengan nilai pagu anggaran yang sama.
Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp992.779.475.000 untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk TA (TahuN Anggaran) 2022. Sehingga pagu anggaran Kemenkeu TA 2022 menjadi Rp44.012.857.968.000.
"Sehingga pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 yang semula Rp43.020.078.493.000 menjadi sebesar Rp44.012.857.968.000," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto dalam Raker dengan Menkeu pada Kamis (2/9).
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
Rinciannya, untuk program dukungan kerja dari semula Rp40.088.409.586 mendapatkan dukungan anggaran Rp992.779.475.000 menjadi Rp41.081.189.061. Sementara anggaran untuk empat program Kemenkeu lain dengan nilai pagu anggaran yang sama.
Pagu anggaran untuk program pengelolaan belanja negara sebesar Rp17.340.779.000, pengelolaan penerimaan negara Rp2.700.749.898.000, kebijakan fiskal Rp35.541.916.000, serta program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko dengan pagu anggaran Rp178.036.314.000.
Selain itu, Komisi XI juga mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemenkeu untuk APBN TA 2020 dan WTP yang kesepuluh secara berturut-turut. Dito juga menekankan bahwa Menkeu harus bisa mengoptimalkan kewenangannya sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara.
"Menkeu dengan kewenangannya sebagai pengelola fiskal dan bendahara negara dalam menetapkan kebijakan, pengendalian, dan pedoman pelaksanaan anggaran negara akan mengoptimalkan arah pelaksanaan anggaran pada program pemerintah pusat di setiap K/L pada tahun 2022 sejalan dengan reformasi struktural, belanja K/L yang berkualitas 'spending better', dan memperkuat kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berkualitas," ungkap Dito.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Intip Arah Kerja Anggaran Pemerintah di 2022
Sri Mulyani Beberkan Rencana Kerja Kemenkeu di 2022
Komisi VIII Dukung 11 Pos Anggaran Tambahan Kemenag Senilai Rp11,5 T
Sri Mulyani Minta Anggaran Rp44,01 Triliun di 2022, Ini Kegunaannya
Sekjen DPR Sebut Pengadaan Multivitamin Karena Banyak Pegawai Terpapar Covid-19