Komite K2 Beri 8 Rekomendasi Cegah Insiden Tol BORR Tak Terulang
Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan evaluasi pembangunan Tol BORR. Dalam evaluasi tersebut, ada 8 rekomendasi agar insiden keruntuhan sistem Shoring dan Formwork Pierhead P109 proyek Tol BORR tak terulang lagi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan evaluasi pembangunan Tol BORR. Dalam evaluasi tersebut, ada 8 rekomendasi agar insiden keruntuhan sistem Shoring dan Formwork Pierhead P109 proyek Tol BORR tak terulang lagi.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR selaku Ketua Komite K2 Syarif Burhanuddin mengatakan berdasarkan evaluasi tersebut, penyebab runtuhnya sistem shoring dan formwork pada Pierhead No 109 tersebut adalah karena lemahnya pengendalian/pengawasan atas desain dan konstruksi struktur shoring dan formwork, defisiensi atas desain dan pemasangan struktur sistem shoring dan formwork yang terdiri dari empat tipe.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa tugas utama Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan? Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa saja dampak dari kerja sama Kementerian PUPR dengan WMO dan BMKG? “Terima kasih kepada WMO dan BMKG yang telah menjadi partner strategis kami dalam bekerja. Di bidang SDA, kami bergantung pada hasil kerja mitra meteorologi. Terutama pada pengoperasian reservoir, penjadwalan sistem saluran irigasi serta aktivitas lain dalam pengelolaan air,” kata Menteri Basuki.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Komite K2 meminta PT Marga Sarana Jabar selaku pemilik proyek harus melakukan kontrol dengan ketat terhadap Kontaktor Pelaksana dan Konsultan MK agar mereka menjalankan seluruh tugas, tanggung jawab, dan kewenangan setiap pihak sebagaimana diatur dalam standar kontrak yang berlaku.
Kedua, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selaku kontraktor pelaksana diminta untuk melaksanakan program K3 secara konsisten, dan segera membuat Job Safety Analysis (JSA) yang berdasarkan method statement, serta melakukan sosialisasi kepada pekerja sebelum pekerjaan dilakukan.
Ketiga, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selaku Kontraktor Pelaksana juga diminta segera melakukan pemeriksaan ulang terhadap shoring dan formwork lainnya yang sudah terpasang, dan melakukan perkuatan tambahan yang didukung dengan analisis pembebanan yang komprehensif dan disertai data material yang lengkap untuk memberikan keamanan kepada pengguna jalan dan pekerja.
Selanjutnya, untuk lokasi pekerjaan pierhead yang belum dipasang shoring dan formwork, agar mengganti metode kerja yang lama dengan metode lain yang lebih stabil sesuai dengan peraturan perencanaan yang berlaku.
Rekomendasi kelima, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selaku Kontraktor Pelaksana untuk segera membuat langkah kerja pemasangan shoring dan formwork yang mudah dimengerti dan diaplikasikan di lapangan dan PT Indec KSO PT Eskapindo selaku Konsultan MK memeriksa persiapan pekerjaan sebelum menyetujui proses pelaksanaan pekerjaan dan memastikan bahwa shoring dan formwork yang terpasang sesuai dengan desain yang disetujui.
Keenam, PT Marga Sarana Jabar selaku pemilik proyek, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selaku Kontraktor Pelaksana, dan PT Indec KSO PT Eskapindo Konsultan MK harus memperbaiki prosedur persetujuan izin kerja (work permit) dimana JSA menjadi bagian dari lampiran dan harus disetujui oleh seluruh pihak.
Ketujuh, Kementerian PUPR selaku pembina jasa konstruksi meminta kepada pemilik proyek untuk memberikan sanksi yang tegas kepada petugas yang lalai dan tidak bertanggungjawab sesuai dengan hierarki dan tanggung jawab sampai dengan tingkat general manager untuk Kontraktor Pelaksana dan team leader untuk Konsultan MK.
Kedelapan, perlu perkuatan pengawasan oleh Biro Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) untuk pekerjaan dengan risiko tinggi, tidak hanya bersifat administratif dalam bentuk penertiban SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan saja, tetapi melakukan pengawasan yang ketat di lapangan.
Syarif mengatakan kontraktor pelaksana dan konsultan MK akan menyampaikan desain, gambar, langkah kerja, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), JSA, serta SOP pengendalian dan pengawasan kepada Komite K2 dan KKJTJ untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sebelum mendapat persetujuan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali.
"Disiplin dalam pelaksanaan manajemen pengawasan hingga hal-hal yang detail tidak hanya bagi pemilik Proyek Tol BORR, tetapi berlaku bagi seluruh pelaksanaan konstruksi di Indonesia karena keselamatan konstruksi adalah yang utama," kata Syarif dikutip Antara, Rabu (17/7).
Baca juga:
Antisipasi Insiden Tol BORR, Kementerian PUPR Bakal Rajin Sidak Proyek Tol
Jika Terbukti Lakukan Kelalaian, Direksi Kontraktor Tol BORR Terancam Dicopot
LMAN Belum Bayarkan Tagihan Jalan Tol Rp2,63 Triliun ke Badan Usaha
Proyek Tol BOOR Ambruk, Kontraktor Terancam Sanksi Pencabutan Izin Usaha
Tiang Proyek Tol Lingkar Luar Bogor Ambruk, BPTJ Akan Ikut Evaluasi Proyek
LMAN Komitmen Lakukan Pembayaran Dana Talangan BUJT di 2019