Kredit macet perumahan BTN tembus Rp 2,8 triliun, setara 45.000 rumah se-Indonesia
Kredit macet paling banyak terdapat pada perumahan non subsidi. Jumlahnya dua kali lipat NPL rumah bersubsidi.
PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatatkan kredit macet atau NPL (Non Performing Loan) di sektor KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sebesar Rp 3,5 triliun hingga Maret 2018. Dari angka ini, Rp 2,8 triliun di antaranya merupakan kredit rumah.
"NPL di KPR bank yang subsidi maupun non subsidi kurang lebih ada Rp 3,5 triliun, tapi Rp 2,8 triliun merupakan rumah yang kurang lebih jumlahnya yang kita miliki 45.000 rumah se Indonesia," kata Direktur Collection & Asset Management Bank BTN, Nixon LP Napitulu dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (17/4).
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Mengapa BNI meluncurkan hibank? Silvano menyebutkan, potensi UMKM di Indonesia sangat besar. “UMKM ini bersifat informal, akses pembiayaan masih sangat terbatas, perbankan perlu hadir, itulah sebabnya kita perlu tahu bahwa digital adalah kuncinya. Dan oleh sebab itulah kami memiliki hibank,” ujar Silvano dalam acara ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 dengan tema Inclusive Digital Transformation, di Jakarta, Rabu (6/9).
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
Nixon menjelaskan, tingginya kredit macet tersebut disebabkan terus tumbuhnya kebutuhan akan hunian. Pertumbuhan tersebut kemudian diiringi juga meningkatnya NPL di sektor tersebut. Kredit macet paling banyak terdapat pada perumahan non subsidi. Jumlahnya dua kali lipat NPL rumah bersubsidi.
"NPL-nya itu di BTN terkait perumahan yang paling banyak memang kita kenanya di KPR non subsidi walaupun pertumbuhan bisnisnya paling tinggi."
Dalam pandangan Nixon, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan daya beli perumahan non subsidi, namun daya bayarnya malah melemah. Selain itu, NPL juga terdapat pada sektor kontruksi, terutama bangunan yang dibangun ke atas (high rise building) seperti apartemen dan perhotelan.
Kendati demikian, Nixon menyatakan bahwa NPL adalah hal yang wajar bagi setiap bank. Yang penting adalah bagaimana bank tersebut bisa mengelola NPL nya. "Pasti NPL ada terus, pasti selalu ada, tinggal dikelola dengan baik saja."
Baca juga:
Begini mudahnya berburu rumah lelang BTN secara online
Rumah Murah BTN, aplikasi untuk berburu rumah bekas yang dilelang
BTN kirim UKM binaan pamerkan produk di Malaysia
Minat dapat kredit biaya pendidikan S1 hingga S3 dari BTN, ini persyaratannya
BTN luncurkan kredit pendidikan hingga Rp 200 juta, suku bunga flat 6,5 persen