Lembaga asing beri empat rekomendasi buat pemerintahan Jokowi
Salah satunya, pemerintah disarankan memaksimalkan penerimaan pajak.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) punya empat rekomendasi untuk pemerintah Indonesia yang kini dikomandoi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mulai dari pemberantasan korupsi hingga penegakan hilirisasi melalui pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau dikenal dengan istilah smelter.
Sekretaris Jenderal OECD Angle Gurria mengatakan rekomendasi pertama terkait dengan upaya menghadapi tantangan makro ekonomi. Pemerintah disarankan memaksimalkan penerimaan pajak.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Penerimaan dapat ditingkatkan dengan cara memasukkan lebih banyak swasta dalam menjaring pajak dan dengan cara meningkatkan efektivitas pemungutan pajak," ujar Gurria di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3).
Rekomendasi kedua, pemerintah diminta mengimplementasikan kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan dengan cara peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah diminta fokus membangun transportasi dan logistik untuk mendukung sektor industri.
"Hindari berbagai langkah yang bersifat proteksionis yang menghambat keterbukaan perdagangan dan investasi asing, yang berimbas pada hasil pembangunan yang tidak pasti," kata dia.
Rekomendasi ketiga soal penanganan masalah korupsi dan pengembangan perbankan tanpa kantor cabang. Indonesia bisa meniru India, Meksiko, Filipina, dan Kenya yang sudah sukses menerapkan aturan tersebut.
"Berikan dukungan yang semakin luas kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas, termasuk penyediaan bantuan teknis dan administratif oleh pemerintah pusat," imbuh dia.
Rekomendasi terakhir menyangkut pengelolaan sumber daya alam agar lebih teratur. OECD memberi dukungan pada fokus pemerintah melarang ekspor bijih mineral atau tambang mentah, sehingga industri mineral dan tambang di dalam negeri bisa berkembang.
"Gunakan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum, dalam mencegah perambahan hutan, penebangan dan pertambangan ilegal. Kurangi emisi gas rumah kaca dengan mengembangkan energi bersih (clean power) secara lebih lanjut, khususnya energi panas bumi," katanya.
(mdk/noe)