Lewat Program Vokasi, PUPR Percepat Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Konstruksi
Bahkan telah dilakukan harmonisasi supply demand tenaga kerja konstruksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) konstruksi seperti dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta politeknik dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendorong percepatan sertifikasi tenaga kerja sektor konstruksi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan pihaknya yaitu mendorong sertifikasi melalui program vokasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa tugas utama Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan? Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1.
"Dengan demikian, tenaga kerja konstruksi yang kompeten semakin banyak dihasilkan dan turut mendukung Pembangunan Infrastruktur. Dan yang lebih penting mereka yang mengikuti program ini ialah SDM yang benar-benar mampu praktik di lapangan," ujar Syarif Burhanuddin.
Hingga saat ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus mempercepat program sertifikasi program vokasi dalam menciptakan SDM Konstruksi yang andal dan kompeten. Bahkan telah dilakukan harmonisasi supply demand tenaga kerja konstruksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) konstruksi seperti dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta politeknik dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Khusus untuk program vokasi, Kementerian PUPR dalam bekerjasama dengan perguruan tinggi vokasi menekankan pembelajaran empat C yaitu: Communication, Collaboration, Creativity, dan Critical Thinking.
"Intinya mahasiswa harus mampu berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi hingga akhirnya melahirkan gagasan inovasi di dunia kerja," ungkap Syarif Burhanuddin.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 target pelatihan dan sertifikasi sebagian diarahkan untuk pendidikan vokasi yaitu, politeknik, dan perguruan tinggi vokasi. Target Kementerian PUPR untuk program vokasi pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu orang dan untuk pada tahun 2020 meningkat hampir dua kali lipatnya yakni sebanyak 48 ribu orang.
Program vokasi dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah lulus, akan segera lulus dan yang sedang mengikuti proses pembelajaran. "Dengan adanya sinergi baik dari akademisi dan dunia swasta, pemerintah juga dapat menyelaraskan visi dalam rangka mewujudkan tenaga kerja konstruksi SDM yang berkualitas, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur," pungkas Dirjen Bina Konstruksi.
Baca juga:
Pemerintah Gelar Sayembara Desain Ibu Kota Baru, Pendaftaran Dibuka 2 Oktober
KPK akan Umumkan Tersangka Baru Kasus Suap Air Minum di Kementerian PUPR
Indonesia-Jepang Akhirnya Mulai Study Kereta Sedang Jakarta-Surabaya
Tol Layang Jakarta - Cikampek Mulai Uji Beban, Begini Hasilnya
PT PP Tandatangani PPJT Tol Semarang - Demak
Pemerintah Lelang Jalan Tol di Ibu Kota Baru Rp15 Triliun