Lindungi UMKM, Banyuwangi Tak Lagi Beri Izin Pembukaan Indomaret Cs
Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) lokal. Salah satunya dengan membatasi ekspansi bisnis gerai-gerai minimarket. Saat ini pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan gerai-gerai mini market baru.
Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) lokal. Salah satunya dengan membatasi ekspansi bisnis gerai-gerai minimarket
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan saat ini pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan gerai-gerai mini market baru. "Kami tidak izinkan Alfamart dan Indomaret baru. Supaya memberikan afirmasi kepada mbok-mbok (UMKM)," kata dia, dalam 'Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019' oleh Menpan-RB, di Jakarta, Jumat (22/11).
-
Apa yang difasilitasi untuk para UMKM di Banyuwangi? Sebanyak seribu pelaku usaha kecil dan mikro (UMK) Banyuwangi mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis, yang dipusatkan di Pendopo Sabha Swagata, Sabtu (19/8/2023).
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Bagaimana Banyuwangi Art Week membantu UMKM? Bupati Ipuk berjanji akan terus memberikan perhatian bagi UMKM daerah berbagai fasilitas dan stimulus.
-
Apa yang diresmikan oleh Bupati Banyuwangi di Desa Balak? Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Balak, berkapasitas 84 ton per hari, di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi mulai beroperasi, Sabtu (16/9). Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meresmikan TPS yang didukung penuh pemerintah Norwegia tersebut.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Kapan Ganjar Pranowo bertemu dengan pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
Langkah ini, tegas dia, merupakan upaya mendukung pelaku usaha kecil. Dukungan tidak hanya diberikan dari sisi permodalan, melainkan juga dari sisi perlindungan pasar. "Tidak hanya diberi modal tapi juga diberikan proteksi pasarnya," ungkap dia.
Berbagai upaya tersebut, memberikan dampak pada naiknya pendapatan masyarakat. Ujung-ujungnya pendapat per kapita Kabupaten Banyuwangi pun melesat.
"Alhamdulillah pendapatan per kapita Banyuwangi melompat. Dulu kami di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, hanya Rp 20 juta per kapita per tahun menjadi Rp48,7 juta per orang per tahun," tandasnya.
Cerita Bupati Banyuwangi Manfaatkan Teknologi untuk Tekan Kemiskinan
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membeberkan upayanya dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten yang dia pimpin. Salah satunya lewat pemanfaatan teknologi, yakni program smart kampung.
Dia mengatakan, program tersebut memiliki 14 kriteria, termasuk di dalamnya ketersediaan tim 'pemburu kemiskinan'.
"Ada 14 kriteria, salah satunya ada tim pemburu kemiskinan. Desa yang belum ada tim pemburu kemiskinan tidak kita kategorikan sebagai smart kampung," kata dia, dalam 'Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019' oleh Menpan-RB, di Jakarta, Jumat (22/11).
Dia menjelaskan, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan smart kampung. Untuk itu, Kabupaten Banyuwangi telah memiliki peta digital yang memberikan gambaran terkait kemiskinan. Peta ini membantu dalam melihat kondisi kemiskinan masyarakat.
"Secara digital sudah punya peta kemiskinan secara GPS bisa melihat penduduk penduduk miskin yang sudah diatasi atau belum. Ada hijau biru merah," lanjut Anas.
"Itu kalau diklik itu menunjukkan kedalaman dan intervensi apa saja yang sudah kita buat. Sehingga kemiskinan di Banyuwangi menurun dari 20,4 persen menjadi 7,8 persen," imbuhnya.
Karena itu, demi mendukung hal tersebut Infrastruktur digital harus tersedia. Upaya yang dilakukan pihaknya adalah mendorong pembangunan infrastruktur teknologi dasar, seperti serat fiber optik.
"Sehingga APBDes di Banyuwangi tidak kami sahkan jika dalam anggarannya tidak memuat anggaran untuk pelayanan publik termasuk di dalamnya fiber optic pelayanan yang berbasis online. Jadi APBDes tidak hanya belanja batu belanja semen, tapi sekaligus untuk belanja fiber optik," tandasnya.
(mdk/bim)