LMAN Komitmen Lakukan Pembayaran Dana Talangan BUJT di 2019
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tentang pembayaran dana pengadaan tanah jalan tol yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tentang pembayaran dana pengadaan tanah jalan tol yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha.
Nota kesepahaman terdiri dari dua poin utama yaitu nota kesepahaman tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 29 BUJT, 36 ruas jalan tol dan 35 nota kesepahaman dengan total nilai Rp13,103 triliun. Dan kedua revisi alokasi tahun anggaran 2018, terdiri dari 24 BUJT, 30 ruas jalan tol, 27 nota kesepahaman dengan total nilai Rp15,030 triliun.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana proses pembangunan Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Pemda DIY Terbitkan IPL Tol Rute Yogyakarta-Kulon Progo, Begini Rencananya Rute jalan tol direncanakan melewati empat kecamatan dan 12 kelurahan. Pemerintah DIY telah menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) lahan pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk seksi Yogyakarta-Kulon Progo. Rencananya seksi pembangunan tol itu akan melewati Kabupaten Sleman dan Bantul. “Rencana jangka waktu pembangunan dilaksanakan selama kurang lebih 36 bulan setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan,” Menurut Benny, lokasi rencana pembangunan terletak di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan mencapai lebih kurang 159,053 hektare.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Mengapa jalan tol dibangun di Indonesia? Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah gencar membangun infrastruktur untuk menekan biaya logistik. Salah satunya jalan tol.
Direktur Utama LMAN, Rahayu Puspasari mengatakan, melalui nota kesepahaman ini pemerintah menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mendukung dan mempercepat proses pengembalian dana badan usaha melalui LMAN. Dana pengadaan tanah sebelumnya telah dibayarkan oleh BUJT untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur Proyek strategis Nasional (PSN).
"Substansi secara garis besar paling penting nilai maksimum yang bisa digunakan masing-masing MOU. LMAN dituntut proses perbaikan bisnis agar efektif dan proaktif dan mempercepat proses kualitas dari pengembalian dana talangan ini," katanya dalam penandatanganan, di Jakarta, Kamis (11/7).
Sampai dengan per hari ini, LMAN mencatat telah membayarkan dana talangan PSN berupa jalan tol senilai Rp34,735 triliun atau 92,8 persen dari yang telah ditagihkan kepada LMAN sebesar Rp37,403 triliun.
Rinciannya, sebanyak Rp13,88 triliun (98,34 persen) dibayarkan dari total tagihan Rp14,12 triliun pada tahun 2016 untuk 28 ruas tol. Berikutnya pada 2017, dari 38 ruas tol yang diajukan tagihannya sebesar Rp21,38 triliun, 36 ruas di antaranya telah dibayarkan sebesar Rp19,41 triliun (90,88 persen).
Selanjutnya pada 2018, sebanyak Rp1,41 triliun (74,62 persen) telah dibayarkan dari total tagihan sebesar Rp1,9 triliun untuk 16 ruas tol. "Saat ini dari tagihan tersebut sisanya adalah masih ada Rp600 juta di LMAN dalam proses. Masih ada kebutuhan kelengkapan data BPKP bisa mendorong," katanya.
Puspasari menambahkan kekurangan dana talangan ini disebabkan karena kelengkapan dokumen yang diberikan badan usaha belum sepenuhnya memenuhi. "Ini menjadi syarat ketentuan yang kami coba lengkapi. Biasanya detailnya bisa diketahui dari setiap laporan saat memberikan pembayaran," ujarnya.
Baca juga:
Pembangunan Tol Solo-Jogja dan Bawen-Jogja Tunggu Desain PUPR
Batam-Bintan Bakal Terhubung Jembatan Senilai Rp4 T, Pembangunan Direncanakan 2020
Keluar Tol Krukut Dibuka Temporer Setiap Sore
Pemerintah Percepat Pembayaran Lahan Proyek LRT
Memantau Pembangunan Stadion BMW
Pembangunan 4 Kawasan Pariwisata 'Super Prioritas' Terhambat Birokrasi