Mantan Bos Bappenas Ungkap Tantangan Wujudkan Desentralisasi Fiskal
Menteri PPN/Bappenas periode 2016-2019, Bambang Brodjonegoro membeberkan sejumlah tantangan untuk mewujudkan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dia menyebut, pemerintah harus siap jika terjadi pemekaran daerah akibat desentralisasi fiskal sehingga mengganggu efisiensi ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) periode 2016-2019, Bambang Brodjonegoro membeberkan sejumlah tantangan untuk mewujudkan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dia menyebut, pemerintah harus siap jika terjadi pemekaran daerah akibat desentralisasi fiskal sehingga mengganggu efisiensi ekonomi.
"Memang ternyata ini adalah salah satu side effect dari otonomi daerah. Pemekaran daerah ini pasti ada, tapi tidak akan sebanyak itu," ujar Bambang dalam webinar, Rabu (16/6).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Pemekaran daerah ini tentu akan mengganggu struktur anggaran pemerintah. Dana yang harusnya digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi rakyat akan habis untuk pemekaran daerah.
Tantangan lainnya ialah penerapan keadilan secara fiskal yang horizontal sehingga tidak menguntungkan kalangan tertenu. "Ujungnya adalah transparansi dalam pembagian dana dari pusat ke daerah," ujarnya.
Terakhir, penerapan desentralisasi fiskal tidak boleh mengganggu stabilitas ekonomi makro. Desentralisasi fiskal harusnya mendukung stabilitas ekonomi makro agar tahan dari goncangan dan tumbuh secara berkelanjutan.
"Makanya desentralisasi fiskal ini harus diimbangi dengan desentralisasi ekonomi agar tidak mengganggu ekonomi secara keseluruhan," kata Bambang.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerataan Ekonomi Daerah Jadi Fokus Bappenas di 2022
Bappenas, PLN Hingga Telkom Sudah Mulai Terapkan Bekerja dari Bali
Bos Bappenas soal Anggaran Alutsista Rp1,7 T Kemhan: Kita Tak Pernah Tahu Angka Itu
Rapat Bareng Bappenas, Komisi XI Minta Anggaran Alpahankam Naik Jadi Rp3.500 T
Komisi XI DPR Setuju Anggaran Bappenas Rp1,37 Triliun di 2022
Komisi XI DPR Pertanyakan Kelanjutan Pemindahan Ibu Kota Negara