Masalah Klasik di Balik Marahnya Jokowi ke Menteri yang Suka Impor
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kemarahan yang diungkap Jokowi bukan masalah yang baru. Sejak dulu, memang tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga.
Presiden Joko Widodo dibuat geram oleh anak buahnya yang lebih suka mengimpor barang dan menomorduakan pembelian produk hasil dalam negeri. Jokowi tak habis pikir masih ada kementerian yang membeli kursi, meja, seragam dan sepatu tentara dari luar negeri.
"Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan," ungkap Jokowi Saat memberikan pengarahan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala Daerah, dan Direktur Utama BUMN di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kenapa Jokowi ingin Indonesia menjadi produsen dalam industri teknologi? "Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, kita tidak boleh hanya menjadi pasar, dan kita harus jadi pemain, menjadi produsen," kata Jokowi.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang Presiden Jokowi sampaikan tentang produksi jagung di Gorontalo? "Artinya kalau harganya sudah turun seperti itu, maka produksinya pasti melimpah. Dan kita harapkan produksinya naik, tetapi harganya juga meningkat, ini yang harus dilakukan pemerintah dengan mungkin pembelian-pembelian oleh Bulog," ujar Presiden, Senin, 22 April 2024.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
Jokowi juga menyoroti belanja kementerian/lembaga yang masih minim membeli produk UMKM. Padahal, dia telah memerintahkan agar belanja negara sebesar Rp400 triliun diserap pelaku usaha dalam negeri.
Menanggapi itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kemarahan yang diungkap Jokowi bukan masalah yang baru. Sejak dulu, memang tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga.
"Dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (25/3).
Masalah yang diungkap tetap sama. Kementerian/lembaga kerap berdalih produk UMKM tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Padahal mereka lebih pro terhadap produk impor.
"Alasannya klasik, produsen lokal apalagi UMKM dianggap tidak memiliki kualitas yang sesuai kriteria," kata dia.
Seharusnya Diberikan Pendamping
Padahal, seharusnya kementerian/lembaga memberikan pendampingan agar produk UMKM bisa memenuhi standar. Hal ini sejalan dengan pernyataan Jokowi yang meminta agar standarisasi kepada UMKM tidak dipersulit.
"Harusnya ada pendampingan dan bantuan kepada pelaku usaha lokal untuk memenuhi standarisasi tadi," kata dia.
Tak hanya soal kualitas, produk UMKM seringkali dipandang sebelah mata karena adanya aturan minimum produk dalam setiap pengadaan barang. Bhima menyebut, aturan ini sudah ada, namun di lapangan tidak berjalan.
Berdasarkan data dari LKPP transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen di tahun 2021. Padahal Jokowi telah meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga 40 persennya diserap UMKM.
"Porsi nilai transaksi UMKM dalam pengadaan Rencana Umum Pengadaan tahun 2021 hanya 33,6 persen," kata dia.
Sementara itu di tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903. Padahal targetnya harus 70.000 produk.
(mdk/idr)