Masyarakat Papua soal divestasi Freeport: Ini jadi sejarah baru bagi RI & dunia
Masyarakat adat Papua mengapresiasi langkah pemerintah untuk meminta PT Freeport Indonesia melakukan divestasi saham hingga 51 peresen. Hal ini dinilai jadi sejarah baru, bukan hanya Indonesia tetapi juga untuk dunia.
Masyarakat adat Papua mengapresiasi langkah pemerintah untuk meminta PT Freeport Indonesia melakukan divestasi saham hingga 51 peresen. Hal ini dinilai jadi sejarah baru, bukan hanya Indonesia tetapi juga untuk dunia.
"Ini pertama kali di Indonesia dan 51 persen itu perjuangan besar, tidak hanya sejarah untuk Indonesia, tapi juga sejarah dunia. Raksasa Freeport yang begitu besar, akhirnya dengan pemerintahan ini bisa berbagi dengan kita. Pak Menteri tadi mengusulkan untuk Papua adat, pemilik hak ulayat, dilibatkan untuk duduk bersama-sama menyelesaikan bagian dari mereka," ujar Perwakilan Dewan Adat Mamta Fibiolla Ohei dikutip Antara, Senin (4/9).
Mereka pun meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam proses perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dalam upaya perpanjangan kontrak.
"Kami harap ke depan untuk perundingan detail bagiannya itu kami ikut terlibat dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat. Harapan kami ke depan, kesepakatan itu juga bisa didapat oleh pemilik ulayat dan juga masyarakat Papua dan Indonesia," jelas Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Odizeus Beanal.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyetujui untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat, PT Freeport Indonesia, dan pemerintah dalam kerangka perundingan Freeport ini.
"Nanti apakah kerangka divestasi itu lima persen kah itu nanti tergantung dari hasil perundingan, apakah nanti saham ataukah bagi hasil dari laba seperti sekarang," kata Jonan.
Perundingan ini, lanjutnya, penting dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18b ayat (2), yakni negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Jonan menambahkan dari 51 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia, sekitar 5-10 persen akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika. Dia mengimbau masyarakat adat menulis surat atau bicara di dalam forum, dan akan difasilitasi semua.
"Mungkin 5-10 persen itu sebagian untuk masyarakat adat. Itu kalau menurut saya, nanti saya juga bicara. Untuk 51 persen kapan untuk diambil alih, terus harganya berapa, siapa dapat apa, nanti kita akan fasilitasi tetapi yang memimpin setelah ini Menteri BUMN," pungkasnya.
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Siapa saja yang hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam forum bisnis? Tak hanya Mendag Zulkifli Hasan, ada juga sederet menteri lainnya yang ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Lembaga Eijkman diresmikan? Wacana tersebut akhirnya terealisasi pada tahun 1992 dan laboratorium mulai beroperasi setahun setelahnya lalu diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Baca juga:
Menteri Rini: Holding BUMN Tambang siap ambil alih divestasi saham Freeport
Bos BEI: Profit Freeport kecil, hanya ramai cuap-cuap politiknya
Menko Darmin: BPJS minat saham Freeport, itu hal yang bagus
DPR minta Freeport patuhi kesepakatan final renegosiasi
Jika divestasi Freeport lewat IPO, bos BEI janjikan saham aman dari investor asing
Pemerintah kesulitan tentukan pajak PT Freeport