Mengintip kesiapan daerah terapkan aturan baru taksi online

Kementerian Perhubungan tengah mematangkan aturan dengan mengundang tiga Kepala Dinas Perhubungan untuk melaporkan kesiapan daerahnya dalam pelaksanaan aturan ini. Ketiga Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tersebut adalah Kadishub DKI Jakarta, Kadishub kominfo Bali serta Kadishub dan LLAJ Jawa Timur.

2017-03-14 17:14:51

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau aturan untuk taksi online akan berlaku efektif pada 1 April 2017 mendatang.

Saat ini, Kementerian Perhubungan tengah mematangkan aturan dengan mengundang tiga Kepala Dinas Perhubungan untuk melaporkan kesiapan daerahnya dalam pelaksanaan aturan ini. Ketiga Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tersebut adalah Kadishub DKI Jakarta, Kadishub kominfo Bali serta Kadishub dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Jawa Timur.

Kadishub DKI, Andri Yansah menyambut baik dengan adanya revisi Permen Nomor 32 tahun 2016, dia berharap aturan tersebut dapat menciptakan kesetaraan antara taksi online dan taksi konvensional. Andri mengatakan, pihaknya telah melakukan uji KIR terhadap kendaraan online dan konvensional pada kendaraan yang berkomitmen melakukan bisnis angkutan umum sebagai salah satu syarat yang diatur pada Permen tersebut.

"Kita sambut baik adanya revisi terhadap aturan ini, kita secara umum sudah siap mensosialisasikan. kita sudah lakukan uji KIR terhadap 7.543 kendaraan dan 1531 izin kendaraan sudah lengkap. Kita akan terus lakukan pemantauan kendaraan berizin dan tidak berizin secepat mungkin untuk usaha transportasi," ungkap Pudji di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (14/3).

Kadishub kominfo Bali A.A. Ngurah Sudarsana mengatakan, Bali sudah siap memberlakukan aturan tersebut. Namun, pemerintah Bali belum sepenuhnya siap dalam memberlakukan penentuan tarif atas dan tarif bawah seperti diatur oleh Permen tersebut.

"Seperti dalam Permen tersebut, Pemda memiliki kewenangan menentukan tarif atas dan tarif bawah. Di Bali batas atas yang perlu dibahas lebih lanjut, batas bawah kalau murah masyarakat tidak protes. Jadi saya pikir sebenarnya tidak perlu ada batas atas ataupun batas bawah karena bisa dikolaborasikan antara batas bawah dan atas antara taksi online dan konvensional," ujar Sudarsana.

Sementara itu, Kadishub dan LLAJ Jawa Timur, Wahid Wahyudi menyatakan sepenuhnya telah siap melaksanakan perubahan aturan tersebut. Adapun perubahan perubahan ke depan pemprov Jatim akan melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat.

"Terimakasih kepada Dirjen Darat yang telah mengakomodir kendaraan darat berbasis IT. Kami sepenuhnya siap lakukan aturan ini, dalam pemberlakuan maupun sosialisasi ke depan," ungkapnya.

Baca juga:
April 2017, perusahaan aplikasi taksi online wajib bayar pajak
Revisi aturan taksi online terbentur balik nama STNK

(mdk/idr)