Mengupas Untung Rugi Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Bisa Diambil atau Tidak

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar merupakan opsi yang disediakan oleh pemerintah. Menurut dia, masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti program vaksinasi gotong royong berbayar.

"Vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi, apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak. Prinsipnya, pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," kata Budi dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (12/7).

Dia menjelaskan banyak pengusaha-pengusaha yang belum mendapatkan akses program vaksinasi gotong royong melalui jalur Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Sehingga, pemerintah menyediakan program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

"Ada beberapa misalnya, perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil. Itu juga mereka mau mendapatkan akses vaksin gotong royong, tapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN," ujar dia.

Selain itu, Budi menyampaikan vaksinasi gotong royong juga membuka kesempatan bagi warga negara asing (WNA) yang sudah tinggal, beraktivitas, dan berusaha lama di Indonesia mendapatkan akses vaksin. Dia memastikan vaksinasi gotong royong individu dimulai saat jumlah vaksin Covid-19 sudah masif.

Komersialisasi

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi khawatir terjadi komersialisasi vaksin Covid-19. Akibat kebijakan pemerintah menjual vaksin gotong royong untuk individu melalui PT Kimia Farma.

Awiek mengatakan, secara bisnis Kimia Farma masih bagus karena bisnis kesehatan tengah booming saat pandemi. Hal ini, bisa ditafsirkan banyak pihak menjual vaksin Covid-19 untuk memanfaatkan situasi.

"Kalau Kimia Farma saya kira bisnisnya di tengah pandemi ini masih bagus. Karena bisnis kesehatan di era pandemi ini lagi booming. Masalahnya ini bisa ditafsirkan bagian dari memanfaatkan situasi. Jangan sampai dikesankan ada komersialisasi di bidang kesehatan," tegas Ketua DPP PPP ini.

Ketimpangan

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan paling tidak adil. Sebab dinilai akan memunculkan ketimpangan akses vaksin.

Kebijakan itu, kata Bhima, pada ujungnya akan menghambat pemulihan ekonomi ke depan. Sebab, kepercayaan berbelanja tidak akan merata. Masyarakat yang memiliki akses dan uang akan lebih kebal dibanding yang menunggu vaksin gratis.

"Pada ujungnya justru menghambat pemulihan ekonomi karena pulihnya kepercayaan untuk berbelanja tidak merata. Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih sementara kelas menengah bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah menunggu mendapat giliran," katanya.

Kejar Target Herd Immunity

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng Mohammad Faqih menilai, vaksinasi Gotong Royong Perorangan merupakan sebuah ikhtiar dari pemerintah untuk memperluas dan mempercepat proses vaksinasi dalam upaya mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Melalui Vaksinasi Gotong Royong dimana yang akan mengakses adalah kalangan yang mampu membayar, sementara untuk program vaksinasi gratis dari pemerintah juga terus dilakukan secara paralel. Sehingga melalui kedua program ini saya yakin proses vaksinasi dapat dilakukan secara lebih luas dan lebih cepat," ujar Daeng dikutip Senin (12/7).

Kemudian, program vaksinasi berbayar juga Memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang mampu untuk membantu pemerintah yang sudah bekerja keras, berusaha menanggulangi masalah Covid.

Pemerintah akan merasa terbantu dan menjadi lebih ringan, sementara saudara-saudara kita yang mampu juga dapat secara gotong royong mengakses dan mendapatkan lebih cepat layanan vaksinasi Covid agar proses vaksinasi proses vaksinasi berjalan secara lebih luas dan lebih cepat, dan herd immunity dapat dicapai lebih cepat.

"Untuk program prioritas, termasuk kepada para nakes, terutama yang berada di garda depan, semua akan berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Tidak perlu ada kekhawatiran. Begitu juga dengan program vaksinasi gratis dari pemerintah," tegasnya.

Memudahkan Masyarakat

Salah satu masyarakat, Desi Aryanti mengatakan, tak keberatan dengan adanya vaksin berbayar. Alasannya, vaksinasi berbayar tidak perlu antre dan berkerumun dengan yang lain.

"Saya tidak keberatan dengan adanya vaksinasi berbayar ini. Corona ini kan masih tinggi banget kasusnya, agak takut saja bawa orang tua buat vaksin. Kalau berbayar mungkin tidak perlu antre dan berkerumun," katanya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (12/7).

Desi mempertimbangkan, kondisi orangtua yang sudah memasuki usia lanjut. Selama ini, masih sangat jarang keluar rumah dan melakukan protokol kesehatan secara ketat.

"Orangtua saya sudah berusia lanjut. Lumayan parno diajak keluar rumah. Apalagi bertemu banyak orang. Tahapan vaksin juga bukan sekedar, datang, vaksin, pulang. Tapi ada screening di sana yang harus diikuti," katanya.

Sementara itu warga lainnya, Anida mengatakan, vaksinasi berbayar perlu ada mengingat saat ini banyak kegiatan yang mengharuskan adanya kartu vaksin. Misalnya, untuk bepergian menggunakan pesawat.

"Saya punya pengalaman baru baru ini, orangtua saya di kampung sakit-sakitan. Kita ditelepon untuk segera pulang. Tidak bisa segera pulang, karena kartu vaksin ini. Padahal nunggu yang gratis lama sekali, belum lagi kuotanya cepat habis. Diumumkan jam 12.00, jam 13.00 sudah habis. Jadi dengan itu, perlu ada yang berbayar sebagai pilihan terakhir," katanya.