Menhub Budi: Kontrol moratorium pengemudi taksi online ada di Kominfo
Menhub Budi mengaku tidak mengetahui persis apakah moratorium tersebut akan dituruti oleh pihak aplikator atau tidak. Sebab, yang memegang andil besar dalam masalah ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa moratorium atau penghentian sementara pendaftaran pengemudi taksi online berlaku selama satu bulan ke depan.
"Kita harapkan satu bulan ini," kata Menhub Budi saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (14/3).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
Kendati demikian, Menhub Budi mengaku tidak mengetahui persis apakah moratorium tersebut akan dituruti oleh pihak aplikator atau tidak. Sebab, yang memegang andil besar dalam masalah ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Saya mengatakan dengan kata yang baik ya, karena kontrol itu gak ada di kita. Kontrol itu ada di Kominfo ada di sana untuk aplikator," ujarnya.
Menhub Budi menjelaskan, banyak faktor yang membuat pendaftaran pengemudi taksi online harus dihentikan sementara. Salah satunya adalah menurunnya penghasilan para pengemudi taksi online itu sendiri karena sudah semakin banyak pesaing di jalan.
"Marilah kita berpikir positif banyak sekali driver itu pendapatannya kurang. Bukankah aplikator melalui online ini memberikan penghidupan yang baik? Kalau ini kita tidak lakukan tujuan awalnya lupa. Makanya kita lakukan pembatasan ini bukan melukai hati driver. Saya justru meminta konsistensi dari aplikator untuk melaksanakannya."
Baca juga:
Ini alasan Menhub Budi moratorium perekrutan pengemudi taksi online
Kapolri harap SIM A Umum jalan tengah polemik taksi online & konvensional
Tanpa pemberian kuota, Menko Luhut sebut taksi online buat kredit macet meningkat
Target poin terlalu tinggi, ribuan driver Go-CAR Solo mogok kerja
Resmi, pemerintah Jokowi-JK batasi jumlah taksi online per wilayah