Menkeu Bambang blak-blakan soal pentingnya pengampunan pajak
Bambang menilai banyak masyarakat salah paham soal aturan pengampunan pajak.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro angkat bicara terkait rencana penerapan aturan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini perlukan karena akan membawa dampak baik bagi perekonomian.
Menurut Bambang, kebijakan pengampunan bukanlah hal yang baru di dunia internasional. Sudah banyak negara menerapkan seperti Italia, Afrika Selatan, India dan lain sebagainya.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Bagaimana Kemenkes RI meningkatkan kesiapsiagaan nasional? Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections). Pemanfaatan laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) juga terus ditingkatkan.
"Pemerintah akan terapkan kebijakan pengampunan pajak secara khusus untuk kondisi Indonesia. Ini ditujukan pertama untuk repatriasi dana yang ditempatkan WNI di luar negeri," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Bambang menilai, banyak dari masyarakat yang salah paham terkait aturan ini. Salah satunya adalah anggapan bahwa pengampunan pajak untuk mengampuni koruptor yang melarikan dananya ke luar negeri.
"Pemahaman berkembang di masyarakat kurang tepat. Seolah ini ditujukan khusus pelaku kejahatan seperti koruptor. Dalam konteks kebijakan pajak, tidak ada larangan untuk orang menempatkan dananya di luar negeri. Itu pilihan bagi setiap pengusaha," katanya.
"Namun, dengan pengampunan pajak diharapkan wajib pajak memilih tempatkan dana di dalam negeri untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Bambang.
Penerapan aturan pengampunan pajak dinilai perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dana yang disimpan di luar negeri bisa kembali ke Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Sehingga bisa lebih terarah untuk kesejahteraan masyarakat.
"Meningkatkan basis perpajakan nasional. Kebijakan pengampunan pajak dapat disertai perbaikan perpajakan di ditjen pajak. Pengampunan pajak jadi era baru yang mampu jaring dan dorong pertumbuhan ekonomi," tegas Bambang.
Bambang kembali menegaskan, kebijakan pengampunan pajak bukan diusulkan untuk mengampuni para pengemplang pajak. Namun sebagai sarana agar dana wajib pajak bisa di tarik ke dalam negeri.
"Rencana kebutuhan pengampunan pajak apabila tidak segera dapat kepastian dapat mengganggu penerimaan pajak tahun serta kelancaran penyempurnaan regulasinya."
Baca juga:
Politisi Golkar sebut DPR langgar UU bila tunda bahas Tax Amnesty
Fahri sentil Akom, harusnya Tax Amnesty tak mendadak
Gelar rapat Tax Amnesty, Ketua DPR bakal dilaporkan Fadli Zon ke MKD
Pimpinan DPR ogah disebut menyandera RUU Tax Amnesty
Anggota DPR kecam Akom yang diam-diam muluskan RUU Tax Amnesty
DPR kebut RUU Tax Amnesty, besok mulai dibahas Komisi XI
Pengamat sebut antek Singapura ingin gagalkan repatriasi modal