Menkeu Bambang: Lebih baik jaga harga beras ketimbang Premium
Menkeu Bambang tolak pengurangan pajak untuk turunkan harga BBM.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menolak rencana penghapusan atau pengurangan pajak yang melekat pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal, pengurangan pajak ini bisa menjadi pemicu turunnya harga BBM.
"Gak boleh dihapusin lah repot kalau dihapus. Nanti dipikirkan," kata Bambang di Komisi XI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Bagaimana Pertamina memastikan harga BBM tetap kompetitif? “Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso. Fadjar menambahkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pertamina terus berupaya menjaga kinerja rantai pasoknya, termasuk fleksibilitas memperoleh minyak mentah (crude oil) sehingga harga produk BBM bisa tetap kompetitif.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM jika Program Langit Biru Tahap 2 dijalankan? “Tidak mungkin Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya,” terang Nicke.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
Menurut Bambang, pemerintah saat ini masih menghitung efisiensi yang bisa dilakukan dalam penjualan BBM. Namun demikian, Bambang memberi sinyal penurunan harga BBM tidak perlu dilakukan.
Bambang menyebut, pengaruh turunnya harga BBM terhadap inflasi relatif kecil apabila dibandingkan dengan harga beras. Hal ini berkaitan dengan musim gadu atau musim paceklik.
"Pertama peranan bensin terhadap inflasi kecil jauh di bawah harga beras, jadi lebih baik jaga inflasi daripada harga Premium. Jadi kita pikirkan dulu lah itu," jelas Bambang.
Bambang pun masih enggan menyebut rencana pengumuman kebijakan harga BBM. "Nanti tunggu pengumuman pemerintah dalam waktu sesingkat-singkatnya," tutup Bambang.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dodi Rez Alex Noerdin mendukung rencana pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, pemerintah bisa menempuh dua cara tanpa harus menambah beban kerugian PT Pertamina.
Pertama adalah, pemerintah bisa bisa menurunkan pajak yang dibebankan pada BBM. Penurunan pajak bisa menurunkan harga jual tanpa memperbesar kerugian Pertamina.
"Pajaknya diturunkan saja oleh Pertamina. Di harga Premium itu ada unsur pajak, yaitu PPn sebesar 10 persen dan Pajak Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor (PBBKB) ini ada 5 persen, nah jadi ada 15 persen. Kalau pemerintah ingin mengurangi harga atau menurunkan harga Premium, kurangi saja pajaknya," kata Dodi di Komisi VI DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).
Diakui bahwa kebijakan menurunkan pajak BBM subsidi akan menurunkan pendapatan negara dari sisi pajak. Namun di sisi lain, imbuh Dodi, ekonomi masyarakat bergerak.
"Tentu akan mempengaruhi pendapatan dari penerimaan pajak tapi nanti efeknya pasti akan lebih besar seperti dikatakan tadi penurunan dari dampak Premium itu kan banyak multipliernya ke sektor logistik ke inflasi juga akan turun, konsumsi. Jadi itu salah satu jalan, tidak mengurangi dari pendapatan Pertamina tapi pajaknya yang kita distribusikan," tutur Dodi.
Baca juga:
DPR: Pengurangan pajak efektif turunkan harga BBM
Pertamina: Kalau tidak dihapus, setidaknya pajak BBM bisa dikurangi
DPR setuju anggaran Kemenkeu sebesar Rp 30,9 triliun untuk 2016
Bukan paket kebijakan, menkeu sebut faktor eksternal kuatkan Rupiah
Subsidi tetap BBM dinilai belum tepat sasaran dan adil