Menko Darmin: Jangan karena utang bertambah dianggap masalah besar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar masyarakat tidak terlalu membesar-besarkan masalah utang pemerintah. Sebab, utang pemerintah yang membengkak tidak hanya terjadi pada pemerintahan Jokowi-JK, melainkan sudah dari pemerintahan sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar masyarakat tidak terlalu membesar-besarkan masalah utang pemerintah. Sebab, utang pemerintah yang membengkak tidak hanya terjadi pada pemerintahan Jokowi-JK, melainkan sudah dari pemerintahan sebelumnya.
"Jangan karena naik utang kemudian dianggap sudah masalah-masalah besar," kata Darmin di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (1/8).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Mengapa pengembangan UMKM sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional? Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjad isangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
Dia menambahkan, utang pemerintah yang membengkak saat ini merupakan imbas dari krisis ekonomi tahun 1998. Di mana pada waktu pembalikan dana uang asing BI dan pemerintah tidak punya statistik yang lengkap dari utang luar negeri.
Sehingga, Bank Indonesia (BI) harus melakukan intervensi besar-besar. Sebab, nilai tukar Rupiah anjlok dari yang dipatok pemerintah di angka tertentu.
"Utang banyak loh bukan pemerintahan ini saja yang bikin utang, dari dulu sudah ada utang itu ya," imbuhnya.
Darmin menegaskan, utang pemerintah saat ini adalah untuk menggerakkan ekonomi, tak hanya untuk pembangunan infrastruktur namun juga untuk kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kita pemerintah tidak hanya fokusnya infrastruktur walaupun pemerintah memang cukup mengutamakan infrastruktur. Kenapa? karena memang itu (infrastruktur) yang paling tertinggal di kita. Soal utang ya kita tidak bikin apa-apa juga kita harus bayar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 34,19 triliun dari Mei 2017 sebesar Rp 3.672,33 triliun.
Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, porsi utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2.979,5 triliun atau 80,4 persen dan pinjaman Rp 727,02 triliun atau 19,6 persen.
Secara keseluruhan, penambahan utang neto pada periode Januari-Juni 2017 adalah sebesar Rp 191,06 triliun, yang berasal dari penerbitan SBN Rp 198,89 triliun dan pelunasan pinjaman Rp 7,83 triliun.
Sementara itu, pembayaran kewajiban utang pada Juni 2017 mencapai Rp 26,89 triliun, yang terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp 18,91 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 7,98 triliun.
Sedangkan, indikator risiko utang pada bulan Juni 2017 menunjukkan rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) mencapai 11,2 persen dari total utang.
Baca juga:
Enggan bayar utang Rp 49,5 miliar, wanita di China permak wajah
Menkeu sebut utang sebagai pilihan sekaligus strategi pemerintah
Bos BKPM: Utang tinggi tapi RI dapat laik investasi
Hingga Juni 2017, utang Indonesia capai Rp 3.706,52 triliun
DPR setujui penggunaan BMN untuk penerbitan SBSN Rp 43,6 triliun
Bank Dunia tawarkan bantuan tarik utang asing ke Jokowi
Sri Mulyani: Kita khawatir bukan berarti takut untuk berutang