Menko PMK Minta Dukungan Wapres untuk Mempercepat Buffer Zone di Tol Merak Demi Urai Kemacetan
Menko PMK Minta Dukungan Wapres untuk Mempercepat Buffer Zone di Tol Merak Demi Urai Kemacetan
Muhadjir Effendy melaporkan evaluasi penanganan mudik lebaran tahun 2024 pada penanganan mudik lebaran tahun 2024.
Menko PMK Minta Dukungan Wapres untuk Mempercepat Buffer Zone di Tol Merak Demi Urai Kemacetan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaporkan evaluasi penanganan mudik lebaran tahun 2024 pada penanganan mudik lebaran tahun 2024.
“Saya bisa laporkan bahwa berdasarkan evaluasi sementara oleh kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk Polri dan TNI, mudik tahun ini penanganannya cukup baik,”
ujar Muhadjir di Kediaman Wapres, Rabu (17/4/2024).
merdeka.com
Muhadjir mengklaim, penanganan mudik tahun ini dinilai lebih baik karena jumlah kecelakaan, korban meninggal, dan korban cedera selama pelaksanaan mudik tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Kendati demikian, Menko PMK tidak memungkiri terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki di masa mendatang.
“Untuk contraflow, sudah ada hasil evaluasi yang terus langsung ditindaklanjuti. Sekarang kan akhirnya semakin diperapat ya, semulanya 13 m, sekarang diperapat menjadi 8 m,” tuturnya.
Ia juga menambahkan, untuk meminimalisasi dampak kecelakaan, pemerintah akan menyediakan semacam penangkis, safety car, serta memperbanyak pemadam kebakaran dan mobil derek di jalur-jalur mudik.
Muhadjir juga meminta dukungan Ma’ruf untuk mempercepat realisasi pembangunan rest area di tol km 97 arah Jakarta-Merak. Ia berharap area tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai buffer zone dan mengurai kepadatan kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak. Tahun ini, kemacetan di tol menuju ke Pelabuhan Merak mencapai 16 km.
“Sekarang ini belum ada buffer zone sehingga terjadi penumpukan kendaraan di tol, termasuk di area parkir yang terbatas itu,” imbuhnya.
Selain itu, Muhadjir menyampaikan bahwa pembangunan rest area di km 97 telah mencapai pembebasan lahan.
Dia mengusulkan agar Pembangunan rest area tersebut dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Cilegon, dengan pihak swasta.
“Karena lahannya luas, sekitar 10 hektar. Sehingga nanti untuk buffer zone, sangat ideal,” pungkasnya.
