Menko Luhut: Arahan Presiden Jokowi, RI bisa swasembada garam di 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhur B Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pada 2020 Indonesia mencapai swasembada garam. Untuk itu, pemanfaatan teknologi yang digunakan harus dapat membantu para petani garam dalam meningkatkan produksi maupun kualitas garam.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhur B Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pada 2020 Indonesia mencapai swasembada garam.
"Saat ini kita masih impor garam dari luar padahal kita negara maritim dengan laut yang luas. Oleh karena itu Pak Presiden memerintahkan supaya kita swasembada pada 2020," kata Menko Luhut dikutip Antara, Selasa (31/10).
Untuk melaksanakan hal tersebut, Luhut menggelar rapat koordinasi tertutup sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam pada 2020.
Dalam rakor tersebut, tak hanya Pemerintah Daerah NTT saja yang diundang, melainkan pihak kementerian terkait seperti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.
Hadirnya lintas kementerian ini agar setiap persoalan diselesaikan secara terintegrasi dan holistik, sehingga mendapatkan keputusan yang satu dan bermanfaat bagi masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan pasokan garam saat ini, Menko Luhut megatakan bahwa pemanfaatan teknologi yang digunakan harus dapat membantu para petani garam dalam meningkatkan produksi maupun kualitas garam.
Hasil inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terkait teknologi garam yang telah diujicobakan di Kupang, NTT, jika berhasil akan diaplikasikan juga di tempat lain, seperti di Madura dan sentra-sentra garam lainnya.
"Kalau ada nanti langsung kita praktikkan, kita bikin lahan garam satu di Kupang. Kalau bagus, kita bikin lagi di Madura dan sebagainya," ungkapnya.
Luhut optimis solusi teknologi yang ditawarkan BPPT bisa mengatasi masalah pasokan garam di Indonesia, bahwa Indonesia tak perlu garam impor lagi.
"Bukan hanya untuk jangka pendek saja, melainkan untuk jangka panjang. Sehingga 'cost'-nya akan lebih murah dan tidak lagi berpengaruh pada cuaca," kata Luhut.
Dia pun mengatakan NTT bisa menjadi salah satu provinsi yang mampu menutup impor garam dari luar negeri ke Indonesia. Sebab, garam industri NTT mempunyai potensi yang sangat bagus.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Dimana gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Baca juga:
Cara Menko Luhut agar Indonesia tak impor garam lagi di 2020
Petani garam keluhkan harga garam anjlok drastis
Menko Luhut: Kelangkaan garam terjadi karena aturan selama ini tidak jelas
Punya lahan 40.000 hektar, Menko Luhut yakin RI bisa swasembada garam 2019
Pemerintah Jokowi terus bersiap bangun sentra garam baru di NTT
Enam provinsi ini berpotensi produksi garam
Soal impor garam, Kadin minta Pemerintah berpihak kepada petani