Menko Puan minta anggaran Rp 381,9 miliar untuk tahun 2019, ini rincian penggunaannya
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program dari Kementerian PMK di tahun 2019. Khususnya program-program strategis yang membutuhkan dukungan dari mulai manajemen hingga pendanaannya.
Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengusulkan pagu anggaran 2019 sebesar Rp 381,98 miliar. Anggaran ini cenderung tetap jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diterima kementerian tersebut di tahun 2018 ini.
"Total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 381,98 miliar," ujar Menteri PMK Puan Maharani saat memberi paparan kebutuhan anggaran untuk RAPBN 2019 di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (7/6).
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program dari Kementerian PMK di tahun 2019. Khususnya program-program strategis yang membutuhkan dukungan dari mulai manajemen hingga pendanaannya.
Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan pada dua program prioritas yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, serta program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mengalami kenaikan anggaran menjadi Rp 152,34 miliar. Sementara tahun ini dana yang dibutuhkan untuk program ini hanya sebesar Rp 129,38 miliar.
"Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dukungan anggaran Rp 129 miliar. Program koordinasi pengembangan kebijakan Rp 252 miliar," jelasnya.
Selanjutnya, program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 229,64 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun ini sebesar Rp 252,61 miliar.
"Koordinasi kebijakan yang semula Rp 252 miliar diusulkan penyesuaian menjadi Rp 229 miliar atau berkurang Rp 22 miliar dari pagu. Penyesuaian mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Penyesuaian tidak mengubah pagu total sebesar Rp 381 miliar," tandasnya.
Baca juga:
Kemenkopolhukam minta anggaran Rp 281,47 untuk tahun depan
Menko Darmin ajukan kebutuhan anggaran Rp 482,68 miliar untuk 2019
Pemerintah dan DPR sepakati asumsi makro RAPBN 2019, ini rinciannya
Penyerapan 34,6 persen per Mei, ini penjelasan pemanfaatan dana oleh Menko Darmin
Sri Mulyani dan Banggar DPR rapat bahas kerangka ekonomi 2019