Menko Rizal: Pemda teriak perlu listrik tapi malas bebaskan lahan

"Dalam banyak kasus pemda diam saja. Pasif saja."

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan salah satu hambatan terealisasinya program 35.000 megawatt (MW) adalah pembebasan lahan di sejumlah daerah. Dia meminta agar pemerintah daerah (pemda) membantu membebaskan lahan agar program tersebut bisa tercapai.

"Dalam banyak kasus pemda diam saja. Pasif saja. Padahal pemda selalu teriak kita perlu listrik dan kota kurang listrik namun pemda tidak berbuat sesuatu untuk sediakan tanah," kata Menko Rizal di gedung Badan Pengawas Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (31/5).

Dia menambahkan, dalam kajiannya, hambatan lain proyek ini ialah ketidakseriusan investor dalam merealisasikan pembangunan. "Memang kita kurang ketat dalam seleksi investor itu. Pembebasan lahan, kan sudah dibuat sederhana begitu pembayaran mereka tidak ada, mereka minta negara beli dulu," tuturnya.

"Nah sekarang presiden sudah putuskan ya sudah negara yang bebaskan dulu. Namun kita minta pemda untuk percepat proses ini," imbuhnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga telah memangkas perizinan dalam pembebasan lahan. Di mana sebelumnya penyediaan tanah harus melewati 9 tahap perizinan selama 2 tahun, saat ini, dipangkas menjadi 4 tahap selama 9-10 bulan.

Baca juga:
Proyek 35 ribu MW, Rizal Ramli minta PLN tak pilih kontraktor China
Proyek 35 ribu MW, Rizal Ramli sebut masih 'asal bos senang'
PLN hapus proyek kabel bawah laut di proyek 35.000 MW
Penjelasan Menteri ESDM soal hilangnya proyek HVDC dari RUPTL PLN
Wapres JK pasang badan bela keterlambatan PLN serahkan RUPTL
Siemens berminat terlibat di proyek listrik 35 ribu MW
Proyek 35 ribu MW lamban, Menteri ESDM salahkan PLN