Menkop Teten: UU P2SK Jadi Momentum Pemurnian Koperasi
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi momentum mengembalikan jati diri koperasi. Sebab, undang-undang ini mengatur pengawasan terhadap koperasi.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi momentum mengembalikan jati diri koperasi. Sebab, undang-undang ini mengatur pengawasan terhadap koperasi.
"UU P2SK juga jadi momentum untuk pemurnian simpan pinjam koperasi. Keberadaan UUP2SK menjadi bottomline pengawasan simpan pinjam koperasi, yang bermakna Kemenkop UKM harus kembangkan sistem pengawasan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi dan sekaligus memenuhi standar pengawasan pada industri keuangan," paparnya dalam Forwada Discussion Series 2023 bertajuk Pengawasan Koperasi Pasca UU P2SK, Rabu (1/2).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK menerapkan komitmen antikorupsi di industri jasa keuangan? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Mengapa OJK meminta agar Industri Jasa Keuangan memperkuat governansi? “Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,” kata Sophia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
Dia menjelaskan, melalui UU P2SK pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memberikan kewenangan ke OJK untuk mengawasi koperasi yang menjalankan bisnis sektor jasa keuangan. Utamanya, koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat selain anggotanya.
"Ketentuan ini semakin memperjelas pengawasan usaha koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan yang bersifat open loop, dengah ciri utamanya melakukan perhimpunan dana masyarakat diluar anggota akan diatur dan diawasi oleh OJK," terangnya.
Sementara itu, KSP yang menjalankan sesuai dengan aturan, atau melayani anggotanya saja tetap akan diawasi oleh Kemenkop UKM. Model koperasi ini adalah closed loop.
Informasi, siatem open loop ini sering dijadikan ajang untuk meraup keuntungan dari koperasi. Sebut saja, beberapa produk yang familiar adalah pinjaman online, sepanjang 2022, Kemenkop UKM sendiri menemukan sejumlah KSP yang menjalankan bisnis pinjol.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
OJK jadi Penyidik Tunggal Pidana Keuangan, ICW: Potensi Picu Konflik Kepentingan
OJK Susun Strategi Terapkan UU P2SK di Industri Jasa Keuangan
Presiden Jokowi Resmikan RUU P2SK Jadi UU, Ini Isinya
Soal Penyidikan Kasus Pidana Keuangan, MAKI Nilai Polri harus Diberi Kewenangan
Penjelasan Pakar soal Polemik UU PPSK yang Tetapkan OJK Penyidik Tunggal
Untung Rugi Kewenangan OJK Usut Pidana Sektor Jasa Keuangan