Menperin Terbitkan 17.466 Izin Operasi Industri, 5 Juta Tenaga Kerja Selamat dari PHK
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bahwa IOMKI untuk memastikan perusahaan yang berproduksi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 menaati protokol kesehatan dalam operasinya.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat telah menerbitkan 17.466 Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Melalui IOMKI, 4.919.276 juta tenaga kerja terhindarkan dari risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bahwa IOMKI untuk memastikan perusahaan yang berproduksi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 menaati protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal ini seperti tertuang pada Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2020.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
-
Apa yang menunjukkan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia? Geliat pertumbuhan ini dapat terlihat dari peningkatan permintaan baru yang menunjukkan aktivitas produksi yang semakin terpacu.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam hal perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
"IOMKI ini sifatnya sukarela tidak memaksakan industri. Karena perusahaan industri mempunyai kemampuan berbeda untuk menerapkan protokol kesehatan," kata dia melalui video conference via Facebook, Kamis (18/6).
Akan tetapi, pihaknya mewajibkan perusahaan yang mendapat IOMKI harus memberikan laporan setiap minggunya. Adapun, format bentuk laporannya sudah disiapkan sehingga memudahkan pelaku industri domestik.
Beri Kewenangan Pemerintah Daerah
Di sisi lain, Menteri Agus juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk ikut mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan oleh industri yang telah mengantongi IOMKI. Imbasnya, pengawasan akan kepatuhan pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan dapat berjalan lebih efektif.
Hingga hari ini, terdapat 146 perusahaan yang dicabut status IOMKI-nya. Sebab, perusahaan tersebut terbukti telah melanggar protokol kesehatan maupun tidak memberikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita terus harap perusahaan kooperatif. Karena di sisi lain ekonomi harus jalan, namun protokol kesehatan juga harus di lakukan," tandasnya.
(mdk/idr)