Mentan Amran disebut tak jujur soal data beras
Pemerintah juga didukung ketidakakuratan data antar lembaga seperti Kementan dan Badan Pusat Statitik (BPS).
Pemerintah membuka keran impor beras dari Vietnam. Negeri Paman Ho itu berencana mengirim 1,5 juta ton beras ke Indonesia dalam waktu dekat.
Kebijakan keran impor beras tentu bertentangan dengan program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam mencapai swasembada beras.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pengamat Pertanian HS Dillon menilai pemerintah belum didukung ketidakakuratan data antar lembaga seperti Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statitik (BPS).
"Para pembantu Jokowi khususnya Amran kurang jujur, Kepala BPS, dan Direktur Bulog juga begitu. Mereka mengatakan 6-7 bulan ke depan beras membaik, tidak perlu impor jadi Jokowi percaya," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (29/10).
Menurutnya, pemerintah tak serius dalam memilih kepala lembaga yang mengurusi bahan pangan terutama beras. "Bukan lagi harus di reshuffle tapi harus diganti kabinetnya, karena sampai saat ini kebijakan tidak pernah utuh," tutur dia.
Bulog tidak dapat bekerja efektif lantaran data pendukung yang tidak akurat. Dillon pun meminta pemerintah untuk meninjau kinerja para pejabat di Perum Bulog.
"Bulog seharusnya bisa menentukan sentimen pasar, tidak boleh impor, nanti yang main spekulan," ujarnya.
Dillon menegaskan Indonesia mampu untuk swasembada beras apabila pemerintah memberdayakan petani kecil. Selain itu, upah petani juga harus ditingkatkan untuk mendukung perekonomian desa.
Dia berharap pemerintah memberikan solusi jangka panjang ketersediaan beras tanpa harus impor. Pemerintah, kata dia, harus memperbaiki sistem irigasi dan sumber daya alam pertanian yang ada saat ini, serta menjamin ketersediaan pupuk.
Baca juga:
Wapres JK: Pemerintah impor beras untuk menjaga rakyat
Bulog ke negara lain: Punya beras, bisa kirim nggak?
Bulog pastikan segera impor beras Vietnam
Keputusan impor beras Jokowi cuma solusi jangka pendek
Presiden Jokowi menyerah, siap impor beras dari Vietnam akhir 2015