Menteri Arifin Sebut Kebijakan Energi Nasional Sejalan dengan Perjanjian Paris
Arah kebijakan energi nasional telah sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, arah kebijakan energi nasional telah sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.
"Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan road map menuju net zero emission," kata Arifin di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (5/10).
-
Apa yang menjadi fokus utama Kementerian LHK dalam isu terkait serapan karbon? Belakangan, PT Astra Internasional sejak 2022 fokus menangkap isu terkait dengan serapan karbon, seperti diamanatkan oleh Kementerian LHK.
-
Kapan Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Upaya transformasi energi di Kalimantan Timur mulai diterapkan dalam bisnis perusahaan daerah (Perusda) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
-
Kapan Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Bagaimana Pertamina ingin mengurangi emisi karbon? Karena dengan mencampur 35 persen dalam diesel bioenergi, maka kita bisa menghemat neraca perdagangan kita yang selama ini import, kita kurangi sebesar Rp 122 triliun pertahun. Dan ini bisa menurunkan emisi 28 juta tonCO2 emision pertahun.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Dia mendorong perusda merespon transformasi itu untuk masuk ke bisnis kendaraan listrik. "Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan," ujarnya Akmal kepada wartawan.
-
Siapa yang mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik pun merespon dengan mendorong Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) membuat model bisnis berbasis energi terbarukan.
Dia menjelaskan, salah satu tantangan yang harus dihadapi menuju net zero emission adalah menyediakan listrik dari sumber energi yang rendah karbon. Komitmen itu berdampak terhadap keharusan mengurangi dominasi fosil terutama batu bara pada sektor pembangkitan yang saat ini cukup besar, tapi memiliki harga yang relatif murah.
"Selain itu, industri juga dituntut untuk menggunakan energi yang rendah karbon agar produknya dapat diserap oleh pasar internasional," imbuhnya.
Selain itu, dia menegaskan pembangunan PLTU batu bara tak lagi menjadi opsi mengingat arah kebijakan energi nasional saat ini adalah transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan.
"Pembangunan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi kecuali yang saat ini sudah committed dan dalam tahap konstruksi. Hal ini juga untuk membuka peluang dan ruang cukup besar untuk pengembangan energi baru terbarukan," ujarnya.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021-2030 milik PT PLN (Persero) yang baru saja disahkan pada 28 September lalu, proyeksi penambahan kapasitas pembangkit energi fosil dalam 10 tahun ke depan hanya sebesar 19,6 gigawatt atau 48,4 persen.
Sementara itu rencana tambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan justru lebih besar mencapai 20,9 gigawatt atau sekitar 51,6 persen.
Dalam percepatan penambahan pembangkit sebesar 40,6 gigawatt selama satu dekade ke depan, pemerintah akan membuka peran perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan.
Baca juga:
RUPTL PLN 2021-2030 Rampung, Porsi Pembangkit Listrik EBT Capai 51,6 Persen
Pemerintah Terus Dorong Penggunaan Energi Terbarukan
Kejar Target Energi Terbarukan, Perusahaan Ini Gali Potensi Geothermal di Sulut
Target Industri Panel Surya Dalam Negeri
Penerapan Pajak Karbon Dinilai Dapat Dorong Daya Saing Industri
RUU Energi Baru Terbarukan Diharap Tidak Bernasib Sama seperti Migas