Menteri Basuki Duga OTT Kementerian PUPR Buntut Lelang Proyek Penyediaan Air Minum
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, belum mengetahui identitas anak buahnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia berdalih tak mengetahui hal itu lantaran instansi yang dibawahinya memiliki ribuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, belum mengetahui identitas anak buahnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia berdalih tak mengetahui hal itu lantaran instansi yang dibawahinya memiliki ribuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.
"Jumlah Satker (Satuan Kerja) di Kementerian PUPR itu ada 165 satuan kerja. Total pegawai PUPR ini sekitar 22 ribu. Satker itu 1.165 dan pejabat pembuat komitmen yang ada 1.904 PPK yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (28/12) malam.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang dilakukan Prabowo Subianto dalam Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
Lebih lanjut, dia mengatakan, PPK bukan merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pelelangan. "Yang melakukan pelelangan itu ada di bawah Pokja (kelompok kerja), ada 888 kelompok kerja yang melakukan pelelangan. Pokja ini terdiri dari 2843 orang," imbuhnya.
Adapun dia menduga, tindakan curang yang terendus KPK itu kemungkinan terjadi pada oknum-oknum yang berpartisipasi dalam sistem pelelangan tersebut.
"Tadi saya bilang bahwa pengadaan sistem barang dan jasa pasti ada kompetisi antar penyedia jasa. Pasti yang ikut lelang ingin menang. Bukan menuduh, tapi ini logika. Mungkin ada di situ," ucap dia.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Basuki menyampaikan, KPK menangkap basah bawahannya di kantor Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang berada di kawasan Pejompongan, Jakarta. Di daerah ini terdapat proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Kementerian PUPR akan cari informasi detail terkait kasus ini. Kantor yang digeledah kantor proyek di Pejompongan," tegas dia.
"Saya yakin KPK bekerja dengan SOP, dan terbukti di pelaksanaan. Saya serahkan sepenuhnya pada KPK. Ini sudah masuk ranah hukum," pungkasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Duga Suap Proyek Air Daerah Bencana di Kementerian PUPR Bukan Pertama Kali
OTT Pejabat Kementerian PUPR, KPK Tangkap 20 Orang
OTT Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terkait Proyek Penyediaan Air Minum
OTT Kementerian PUPR Terkait Proyek Penyediaan Air Minum Untuk Bencana?
OTT Kementerian PUPR, KPK Sita Rp 500 Juta, SGD 25 Ribu & Sekardus Uang
Irjen Kementerian PUPR Datangi KPK Konfirmasi OTT Sejumlah Pejabat
Anak Buah Kena OTT, Menteri PUPR Tunggu Penjelasan KPK