Puan Maharani Dorong Pemerintah Kolaboratif Bangun Fasilitas Air Bersih untuk Masyarakat Daerah
Pemerintah harus siapkan langkah panjang dengan membangun sarana penyimpanan air dan sumur.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk aktif melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti sektor swasta, LSM, atau organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang air bersih. Kerja sama ini guna mempercepat distribusi dan penyediaan fasilitas air bersih, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
"Langkah-langkah ini harus dilakukan secara simultan untuk mengurangi risiko jangka panjang. Respons cepat dari Pemerintah, khususnya Pemda, sangat diharapkan agar kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih dapat terpenuhi," ungkap Puan, Rabu (11/9/2024).
Menurut Puan, Pemerintah harus siapkan langkah panjang dengan membangun sarana penyimpanan air dan sumur untuk permukiman yang kerap mengalami krisis air serta membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap kekeringan.
"Misalnya sumur dalam atau penampungan air hujan (rainwater harvesting). Selain itu, penting sekali untuk meningkatkan aktivitas penghijauan dalam rangka pemulihan lingkungan seperti reboisasi di daerah tangkapan air atau perbaikan aliran sungai," terangnya.
"Reboisasi dan perbaikan aliran sungai juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber air tetap terjaga. Pengelolaan sumber air secara berkelanjutan sangat penting agar wilayah-wilayah rentan tidak kembali mengalami krisis air setiap tahun," imbuh Puan.
Tidak kalah penting, Puan juga meminta Pemerintah untuk melakukan edukasi dan penyuluhan kesehatan bagi warga yang terdampak kemarau panjang. Edukasi secara khusus mengenai bahaya penggunaan air yang terkontaminasi dan pentingnya menjaga sanitasi.
"Edukasi dan penyuluhan ini harus beriringan dengan solusi dan antisipasi yang telah dilakukan Pemerintah," tegas Puan.
Dalam kasus seperti di Kampung Leuwi Urug, penyediaan bantuan seperti tablet desinfektan air juga diperlukan demi meminimalisir risiko penyakit. Puan menyebut, Pemda bisa berkoordinasi dengan Pemerintah pusat atau lembaga terkait apabila merasa membutuhkan bantuan.
"Dan pastikan libatkan juga instansi kesehatan untuk mengantisipasi dampak penggunaan air tidak sehat terhadap masyarakat," ungkapnya.
Selain Jawa Barat, daerah yang masih mengalami kekeringan di antaranya seperti di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Bantul, menyebut beberapa wilayah di daerah perbukitan memiliki potensi dilanda kekeringan sebagai dampak musim kemarau panjang tahun 2024.
Kemarau panjang juga mengakibatkan ratusan hektar tanaman pertanian di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur, terancam mati bahkan gagal panen akibat kekeringan. Hal tersebut dikarenakan hingga hari ini pasokan air masih kurang sehingga membuat kondisi tanah menjadi tandus dan retak-retak.
"Meskipun saat ini sudah memasuki peralihan musim, saya berharap Pemerintah tetap melakukan pendataan dan memonitor mana-mana saja wilayah yang masih terkena dampak kekeringan," pesan Puan.
"Dan tentunya langsung berikan solusi jangka pendek dengan mengirimkan air bersih maupun kebutuhan lainnya, termasuk untuk sektor pertanian," pungkasnya.
