Puan Maharani: Air Bersih dan Sanitasi Layak Adalah Hak Asasi Manusia
Puan mendorong agar parlemen dunia memfasilitasi penyebaran teknologi pengadaan air.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Parlemen harus menjadi motor penggerak perubahan untuk menghadirkan akses air bersih dan sanitasi layak untuk semua orang. Sebab menurutnya, akses terhadap air merupakan hak asasi manusia yang merupakan agenda bersama.
Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia (WWF) ke-10 tahun 2024, di Bali, beberapa waktu yang lalu.
"Bayangkan, jika dunia bisa melipatduakan belanja air bersih. Bayangkan jika dunia bisa memberikan bantuan pendanaan dan teknologi sektor air di negara berkembang dan miskin. Tentu banyak yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi kelangkaan air bersih," tutur Puan.
Puan mengatakan bahwa teknologi untuk membantu pengadaan air bersih pun telah tersedia, namun tidak berada di negara berkembang dan miskin, yang pada kenyataannya membutuhkan teknologi. Oleh karena itu, Puan mendorong agar parlemen dunia memfasilitasi penyebaran teknologi pengadaan air.
"Pertemuan ini pun juga telah mendiskusikan upaya mengatasi krisis air sebagai bagian dari upaya mengatasi perubahan iklim, sebagai bagian adaptasi perubahan iklim. Kita juga mendorong pembiayaan multipihak yang inovatif untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air," ujarnya.
Puan pun mengingatkan, tanpa air maka tidak akan ada kehidupan dan kesejahteraan. Puan juga menyebut, tanpa air tidak ada kemajuan suatu negara mengingat potensi air juga sangat besar sebagai sumber energi, sumber untuk produksi pertanian, dan sumber transformasi menuju kemajuan ekonomi.
"Memperbaiki akses terhadap air bersih merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketimpangan, mengatasi masalah stunting dan kesehatan," ucap Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu mengajak parlemen global untuk berkomitmen tindakan konkret di negara masing-masing.
"Hanya dengan ini, kita akan menjawab tantangan generasi muda bahwa parlemen bertindak responsif dalam mengatasi kelangkaan air. Kini saatnya kita bekerja di parlemen negara masing-masing, guna memastikan ketersediaan air bagi rakyat yang kita layani," paparnya.
Puan pun menegaskan bahwa gotong-royong antarmultipihak yang terlibat untuk mengatasi isu air harus menjadi landasan utama dari aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh setiap negara. Sebab itu, tekannya, pemerintah, parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus saling bergandengan tangan bekerja menyelesaikan isu air.
