Menteri ESDM: Pembatasan BBM Subsidi Tinggal Tunggu Waktu, Aturan Sudah Hampir Rampung
Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia kembali buka suara soal rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Kebijakan ini sebenarnya telah diwacanakan sejak beberapa waktu lalu, namun belum kunjung tereksekusi.
Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
- Menteri Bahlil soal Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi: Aturan Sedang Dimatangkan, Tidak Boleh Terburu-buru
- Menteri Bahlil Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi pada 1 Oktober, Ini Alasannya
- Pemerintah Bantah Ada Pembatasan BBM Subsidi, Tapi Siapkan Aturan Baru Penjualan Bensin
- BBM Subsidi Akan Dibatasi per 17 Agustus, Kementerian BUMN Bilang Begini
"Menyangkut harga dan pembatasan BBM, sebenarnya hampir selesai. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10).
Bahlil mengungkap alasan mengapa realisasi dari kebijakan itu terhitung lama. Sebab, pemerintah tidak bisa asal dalam melakukan eksekusi kebijakan untuk kepentingan umum.
"Yang jelas nanti akan kami umumkan apa yang akan kami lakukan. Yang jelas baik untuk negara, baik untuk masyarakat. Jangan sampai seperti makan bubur, lebih cepat lebih baik, kalau masih panas kita makan, melepuh lidah kita nanti," bebernya.
Skema Penyaluran BBM Subsidi
Sebelumnya, skema penyaluran BBM subsidi diisukan bakal diubah oleh pemerintahan dari presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dari sebelumnya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) masyarakat yang berhak.
Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP) semisal Pertalite akan diupayakan tepat sasaran.
"Targetnya sama. Targetnya adalah, idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," ujar Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi beberapa waktu lalu.
Agus mengaku belum membuka diskusi terkait mekanisme baru penyaluran BBM subsidi dengan tim Prabowo. Kendati begitu, dia menyebut pemerintah pastinya berkomitmen untuk menjaga harga BBM sesuai peruntukannya, siapapun presidennya.
"Belum, tapi itu kan sama. Jadi kebijakan ini kan targetnya sama. Pemerintahan sekarang kan targetnya ke sana. Pemerintah menjaga rakyatnya. Kita di ESDM tugasnya adalah menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan rakyat," tegasnya.