Menteri PUPR Usul Anggaran Rp46 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru
Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyusun dan usul kepada Sri Mulyani agar mendapat APBN untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selama periode 2022-2024.
Pembangunan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur kini segera dimulai. Apalagi, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.
Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku belum mendapat alokasi anggaran dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di dorong oleh Puteri Komarudin kepada pelaku UMKM? “Kita masih punya celah yang perlu dipersempit. Makanya, kami harapkan bimbingan teknis (bimtek) ini bisa semakin mendorong pelaku UMKM beralih ke arah digital. Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),” ungkap Puteri dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Senin (4/12).
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa yang menjadi bukti keakraban Puput dan Ibu mertuanya? Keakraban mereka sebelumnya terekam kamera di hari ulang tahun ibu mertua Puput. Puput tidak lupa juga memberi ucapan selamat di Instagramnya. "Selamat ulang tahun mama sayang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidup mama dengan berkat sehat, panjang umur, bahagia, selalu ada suka cita dan damai sejahtera di dalam hidupnya," tulis Puput.
-
Bagaimana Ibu Sujiati membantu rekan-rekannya yang terkena PHK? Ibu Sujiati tidak kehabisan akal, selain membutuhkan tambahan bahan baku, Ia juga ingin rekan-rekannya kembali mampu memberi nafkah untuk keluarganya. Ia pun memutuskan untuk bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar untuk mendapat tambahan modal sekaligus memboyong 25 rekan-rekannya untuk menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh dirinya.
"Soal IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Karena dalam surat Kemenkeu dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," terangnya saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (25/1).
Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyusun dan usul kepada Sri Mulyani agar mendapat APBN untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selama periode 2022-2024.
Itu terdiri dari pembangunan kantor presiden (istana negara), kantor wakil presiden, gedung DPR/MPR, jalan nasional, air baku, air minum, hingga sistem kelistrikan.
"Itu anggarannya sekitar Rp46 triliun sekian. Nah, ini sedang sama Bu Menkeu," ujar Menteri Basuki.
Tak Tahu Anggaran Masuk PEN atau Tidak
Menteri Basuki mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah alokasi anggaran untuk proyek ibu kota baru akan masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) atau tidak.
Dia pun berharap pengeluaran negara untuk membangun calon ibu kota baru tersebut tidak turut membebani pemerintah, karena itu berada di luar daftar isian pelaksana anggaran (DIPA).
"Tapi kalau itu di-refocussing dari DIPA saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini, karena enggak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semua," ungkap dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)