Puteri Komarudin Ajak Pelaku UMKM Masuk ke Ekosistem Digital
Pemerintah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023.
Pemerintah mencatat jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023.
Puteri Komarudin Ajak Pelaku UMKM Masuk ke Ekosistem Digital
Pemerintah mencatat jumlah UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital (go digital) mencapai 27 juta hingga Desember 2023. Sementara pada tahun 2024, pemerintah menargetkan sekitar 30 juta UMKM bisa go digital. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital.
“Kita masih punya celah yang perlu dipersempit. Makanya, kami harapkan bimbingan teknis (bimtek) ini bisa semakin mendorong pelaku UMKM beralih ke arah digital. Hal ini karena digitalisasi akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas.
-
Bagaimana Kemendag membantu UMKM agar bisa bersaing di platform digital? 'Kami mengajak agar toko-toko fisik berjualan secara daring karena perdagangan digital tidak mungkin dihindari. Untuk itu, perlu diatur. Kemendag terus melatih para pedagang pasar dan UMKM serta mempertemukan dengan platform digital. Platform digital juga akan memberikan pelatihan, misalnya cara pengemasan. Di sisi lain, platform digital akan mendapat banyak pelanggan sehingga keduanya saling menguntungkan,'
-
Siapa yang mendukung UMKM go digital? Pemerintah berkolaborasi dengan UMKM dan e-commerce untuk menjalankan program, antara lain Gerakan Bangga Buatan Indonesia, ASEAN Online Sale Day, dan Hari Belanja Online Nasional.
-
Apa manfaat UMKM go digital? Sekitar 80 persen UMKM yang terhubung ke sistem digital memiliki daya tahan lebih baik.
-
Bagaimana BRI mendorong UMKM melakukan digitalisasi? “Contohnya saat pandemi, pelaku UMKM ‘dipaksa’ untuk melakukan digitalisasi. Penjualan harus online dan menarik saat dipasarkan secara daring. RUBY kasih pelatihan dan workshop. Pelaku UMKM terlihat ‘naik kelas’, ketika sebelum pandemi sebagian besar masih berjualan secara tradisional, kemudian upgrade skill mereka agar bisa memasarkan secara digital,“ lanjutnya.
-
Bagaimana digitalisasi membantu UMKM naik kelas? Di tangan berinsting bisnis, digitalisasi telah mengubah cara meraup cuan. Tanpa harus punya toko fisik, semua bisa jadi penjual online. Asal punya gawai, ada akses internet, dan bubble wrap untuk pembungkus, transaksi jual beli barang atau jasa bisa berjalan. Uang masuk ke dalam kantong hanya dari sentuhan tangan.
-
Kenapa digitalisasi penting bagi UMKM naik kelas? Bagi para pebisnis kelas UMKM, digitalisasi membawa bisnis konvensionalnya naik level. Bersaing dengan pebisnis dari daerah bahkan negara lain untuk berebut pasar yang lebih luas, dunia.
Sekaligus, akan mempermudah sistem pembayarannya karena penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar),” ungkap Puteri dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Senin (4/12).
Kegiatan yang dilaksanakan bersamaan di 9 titik ini berlangsung pada 4-8 Desember 2023. Bimtek ini melibatkan narasumber dari Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah, perbankan, hingga praktisi.
“Kegiatan ini menjadi wujud sinergi kami di DPR bersama Pemerintah yang tiada pernah berhenti untuk menumbuhkan semangat berwirausaha maupun meningkatkan kapasitas produksi bagi pelaku UMKM."
Ini karena UMKM menopang 61 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja,” ujar Puteri.
Lebih lanjut, Puteri pun menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan digitalisasi bagi pelaku UMKM, diantaranya melalui fungsi legislasi yang memihak pada kepentingan pelaku UMKM.
“Awal tahun ini, kami telah melahirkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). "
"Melalui UU ini, kami mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non bank supaya memberikan kemudahan akses keuangan bagi UMKM. UU ini juga mengatur skema pemutihan kredit bagi pelaku UMKM yang kreditnya macet di Bank-bank BUMN,” ungkap Puteri.
Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun. “Perlu diingat juga bahwa KUR ini digunakan untuk kepentingan produktif, bukan justru untuk keperluan konsumtif."
"Kemudahan lewat skema KUR ini jangan disalahartikan untuk melakukan hal yang menyimpang. Karena program KUR ini bertujuan agar Bapak/Ibu bisa merasakan kemudahan dalam meminjam di bank, seperti yang dimandatkan UU PPSK,” tutup Puteri.
